BEI Turunkan Batas Auto Rejection Bawah Saham Jadi 7 Persen

Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menurunkan batas auto rejection bawah (ARB) saham dari 15 persen menjadi 7 persen mulai 19 Oktober 2026. Kebijakan ini berlaku di pasar reguler dan pasar tunai hingga 31 Desember 2026 untuk menjaga stabilitas perdagangan serta memberi investor waktu mengevaluasi informasi sebelum mengambil keputusan.

Menurut keterangan resmi BEI, perubahan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor Kep-00157/BEI/10-2026 tentang Peraturan Nomor II-A mengenai Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. Ketentuan baru itu menggantikan keputusan sebelumnya, yakni Nomor Kep-00136/BEI/09-2026, dan akan dievaluasi sesuai perkembangan pasar.

Penyesuaian hanya berlaku pada batas penurunan harga saham. Batas auto rejection atas (ARA) tidak berubah, sedangkan ARB untuk saham berharga di atas Rp10 kini diseragamkan menjadi 7 persen.

Untuk saham dengan harga Rp1 hingga Rp10, batas auto rejection atas dan bawah tetap Rp1. Pada rentang Rp11 hingga Rp200, ARA tetap 35 persen, sementara ARB turun dari 15 persen menjadi 7 persen.

Untuk saham dengan harga di atas Rp200 hingga Rp5.000, ARA tetap 25 persen dan ARB menjadi 7 persen. Adapun saham berharga di atas Rp5.000 tetap memiliki ARA sebesar 20 persen, dengan ARB turun dari 15 persen menjadi 7 persen.

Sekretaris Perusahaan BEI Elsierra Putri Yosita menjelaskan bahwa perubahan tersebut ditujukan untuk menjaga kualitas perdagangan dan membantu investor mempertimbangkan informasi pasar secara lebih cermat.

"Penyesuaian ini juga bertujuan memberikan kesempatan bagi investor untuk mengevaluasi dan mencerna informasi yang tersedia, sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan investasi secara lebih baik berdasarkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia," ujar Elsierra Putri Yosita dalam keterangan resmi, Senin (19/10/2026).

BEI menyatakan ketentuan tersebut berlaku sampai 31 Desember 2026. Evaluasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika perdagangan di pasar modal.

Perubahan aturan ini berlangsung setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 11,57 persen ke level 5.185 pada perdagangan Jumat (16/10/2026). Menurut laporan investor.id, tekanan tersebut muncul setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.

Di tengah perhatian terhadap status pasar modal Indonesia, BEI juga memaparkan perkembangan kepemilikan saham publik. Berdasarkan data per 30 September 2026 yang diberitakan Kompas.com, rata-rata free float dari 560 perusahaan tercatat mencapai 22,99 persen, melampaui ketentuan minimum 15 persen. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total 918 perusahaan yang tercatat di bursa.

Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi menyatakan bahwa BEI, OJK, dan Self Regulatory Organization (SRO) terus memperkuat transparansi serta kualitas data untuk merespons perhatian MSCI terhadap pasar Indonesia.

"Kami terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat kualitas data, dan memastikan akses informasi yang lebih baik bagi investor. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen kami dalam menindaklanjuti perhatian MSCI terhadap pasar modal Indonesia," ujar Iding Pardi kepada wartawan.

Menurut Iding, langkah pembenahan mencakup publikasi data kepemilikan saham di atas 1 persen, perincian informasi kepemilikan, dan penguatan pengawasan perdagangan. BEI bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia juga memasukkan sejumlah emiten ke kategori konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau high shareholding concentration.

BEI turut membentuk Satuan Tugas Monitoring Free Float bersama KSEI dan perwakilan asosiasi pelaku pasar. Upaya lain mencakup sosialisasi kepada perusahaan tercatat, pendekatan langsung, penyediaan layanan hot desk, serta fasilitasi pertemuan dengan calon investor melalui roadshow dan kegiatan pemaparan publik.

Dalam aspek penegakan aturan, OJK menjatuhkan sanksi dengan total Rp2,1 triliun kepada pihak-pihak terkait pelanggaran transaksi saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Rinciannya meliputi denda Rp1,5 triliun terkait transaksi DSSA selama periode perdagangan 2024–2026, Rp500 miliar terkait penjatahan saham BREN, serta Rp100 miliar terkait penjatahan saham CUAN.

BEI juga melaporkan bahwa laba bersih seluruh perusahaan tercatat meningkat 16,25 persen pada semester I-2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih perusahaan dalam indeks LQ45 tumbuh 18,49 persen, sementara 74 persen perusahaan tercatat membukukan laba dan sektor energi mencatat pertumbuhan laba bersih tertinggi sebesar 78,28 persen.