OJK Perpanjang Buyback Saham Tanpa RUPS hingga Juni 2027

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang periode pembelian kembali saham atau buyback tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga Juni 2027. Kebijakan yang sebelumnya berlaku sampai akhir 2026 ini memberikan kepastian waktu bagi emiten untuk melaksanakan buyback, dilansir dari Investasi pada Senin (26/10/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa perpanjangan tersebut merespons permintaan emiten terkait kepastian kerangka waktu pelaksanaan buyback tanpa RUPS.

Dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Hasan menyebut emiten mulai mempertimbangkan tingkat harga saham yang memungkinkan pelaksanaan pembelian kembali.

"Tampaknya mereka sudah memilih harga-harga sahamnya di tingkat yang memungkinkan mereka melakukan kegiatan buyback," ujar Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.

Hasan menegaskan bahwa pelaksanaan buyback tanpa RUPS tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Kerangka regulasi tersebut ditujukan untuk memberikan fleksibilitas kepada emiten sekaligus mendukung stabilitas pasar dan menjaga kepercayaan investor.

OJK menetapkan pelaksanaan kebijakan ini harus mengacu pada POJK Nomor 13 Tahun 2023. Emiten juga wajib memperhatikan POJK Nomor 29 Tahun 2023, khususnya Pasal 9, Pasal 6, dan Pasal 14.

Selain memenuhi ketentuan mengenai pembelian kembali saham, perusahaan tercatat harus tetap memenuhi kewajiban batas minimum saham beredar di publik atau free float. Persyaratan tersebut berlaku agar pelaksanaan buyback tetap sejalan dengan ketentuan Bursa mengenai peningkatan porsi saham yang tersedia bagi publik.

Hasan menjelaskan bahwa saham yang telah dibeli kembali tidak dapat dikuasai tanpa batas waktu. Emiten tetap memiliki kewajiban untuk mengalihkan kembali saham hasil buyback sesuai dengan peraturan dan tenggat waktu yang ditetapkan.

"Dalam peraturan tersebut juga dinyatakan bahwa emiten nantinya wajib melaksanakan pengalihan kembali saham hasil buyback sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang berlaku," ungkap Hasan Fawzi.