Bea Cukai Targetkan Cukai Minuman Manis Mulai Semester II 2027

Pemerintah menargetkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mulai semester II 2027, dengan proyeksi penerimaan negara sebesar Rp 1,7 triliun. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan masih menyiapkan regulasi pelaksanaan kebijakan tersebut, dilansir dari Nasional.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama menyampaikan bahwa pengenaan cukai MBDK telah tercantum dalam Undang-Undang APBN 2027. Target penerimaan dari kebijakan tersebut ditetapkan sebesar Rp 1,7 triliun.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (9/10/2026), Djaka menjelaskan bahwa ketentuan dalam APBN 2027 telah mengakomodasi rencana pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis.

"Dalam UU APBN 2027 memang sudah disebutkan bahwa akan dikenakan cukai untuk MBDK. Besarannya sekitar Rp 1,7 triliun," ujar Djaka Budi Utama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Pemerintah masih menyusun aturan teknis yang diperlukan sebelum kebijakan tersebut dapat diberlakukan. DJBC berharap persiapan regulasi berjalan sesuai rencana agar penerapan cukai dapat dimulai pada paruh kedua 2027.

Djaka menyampaikan bahwa proses penyusunan ketentuan pelaksanaan masih berlangsung untuk mendukung target waktu penerapan kebijakan tersebut.

"Untuk pemberlakuannya, kami sedang mempersiapkan aturan-aturannya dan mudah-mudahan bisa diterapkan pada semester II 2027," ujar Djaka Budi Utama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Selain penyusunan regulasi, pemerintah belum menetapkan tarif cukai yang akan dikenakan terhadap minuman berpemanis dalam kemasan. Besaran tarif masih dibahas oleh DJBC bersama Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan.

Menurut Djaka, pembahasan tarif tersebut masih berjalan sehingga skema pungutan yang akan diterapkan belum dapat dipastikan. Pemerintah masih perlu menyelesaikan pembahasan mengenai ketentuan tarif sebelum kebijakan cukai MBDK diberlakukan.