Pemerintah Targetkan Cukai Minuman Manis Berlaku Semester II 2027

Pemerintah menargetkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mulai semester II 2027 dengan sasaran penerimaan negara sebesar Rp 1,7 triliun. Dilansir dari Nasional, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama menyampaikan bahwa kebijakan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Namun, pelaksanaannya masih menunggu penyelesaian regulasi teknis.

Dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (9/10/2026), Djaka menjelaskan bahwa target penerimaan tersebut telah memperhitungkan potensi pendapatan negara dari pengenaan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan. Pemerintah kini mempersiapkan aturan yang diperlukan sebelum kebijakan itu diberlakukan.

Djaka menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengenaan cukai MBDK telah dimasukkan dalam APBN 2027. Target penerimaan yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp 1,7 triliun.

"Dalam Undang-Undang APBN 2027 memang sudah disebutkan bahwa MBDK akan dikenai cukai. Nilainya sekitar Rp 1,7 triliun," ujar Djaka Budi Utama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Penyusunan aturan pelaksanaan masih berlangsung agar penerapan cukai dapat dimulai sesuai jadwal yang direncanakan. Pemerintah berharap proses regulasi tersebut selesai sehingga kebijakan dapat berjalan pada paruh kedua 2027.

"Untuk penerapannya, kami sedang menyiapkan berbagai aturannya dan mudah-mudahan kebijakan ini bisa diberlakukan pada semester II 2027," ujar Djaka Budi Utama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Selain penyelesaian regulasi, pemerintah belum menetapkan tarif cukai yang akan dikenakan terhadap minuman berpemanis dalam kemasan. Besaran tarif dan mekanisme pemungutannya masih dalam pembahasan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Menurut Djaka, pembahasan tarif dilakukan bersama Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan. Keputusan mengenai besaran tarif serta skema pemungutan masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut.