Bareskrim Usut Dugaan Pelanggaran Mutu Beras Fortifikasi PT DTA

Ketidaksesuaian mutu dan kandungan gizi beras fortifikasi produksi PT DTA mendorong Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memperdalam penyidikan atas dugaan pelanggaran di sektor pangan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menemukan sekitar 90% produk yang diperiksa diklaim menggunakan beras premium, tetapi diduga memakai beras medium sebagai bahan baku, dilansir dari Nasional.

Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, Hermawan, menjelaskan bahwa persoalan tersebut juga berkaitan dengan harga jual produk yang dinilai jauh melampaui perkiraan biaya bahan baku dan fortifikasi.

Dengan asumsi harga beras medium Rp 13.500 per kilogram dan biaya fortifikasi sekitar Rp 1.000 per kilogram, perkiraan biaya produk mencapai Rp 14.500 per kilogram. Namun, menurut Hermawan, harga jual di pasaran berkisar Rp 23.000 hingga Rp 57.000 per kilogram.

Hermawan menilai selisih harga tersebut berpotensi merugikan konsumen yang membeli produk berdasarkan klaim mutu premium dan kandungan gizi pada kemasan.

“Jadi keuntungannya besar. Nah, inilah yang membuat konsumen merasa dirugikan,” ujar Hermawan dalam konferensi pers di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Selain persoalan bahan baku dan harga, pengujian laboratorium menunjukkan kandungan vitamin serta zat gizi sejumlah produk tidak sesuai dengan keterangan pada kemasan. Hermawan menyebut ada produk yang sama sekali tidak menggunakan vitamin, sedangkan kandungan zinc dan vitamin B pada produk lainnya jauh di bawah yang diharapkan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Bapanas telah meminta otoritas keamanan pangan daerah mencabut izin produk bermasalah, menariknya dari peredaran, dan menghentikan produksinya. Hermawan menyatakan beras fortifikasi yang menjadi objek perkara saat ini tidak lagi ditemukan di pasaran.

Bapanas juga menyoroti dugaan pergeseran penjualan dari beras premium ke beras fortifikasi di ritel modern. Menurut Hermawan, peluang keuntungan dari produk fortifikasi membuat penjualan beras premium di sejumlah gerai berkurang, sehingga penarikan produk bermasalah menyebabkan kekosongan stok beras di beberapa ritel modern.

Meski demikian, Hermawan menyatakan pasokan beras premium dan medium di pasar tradisional masih terjaga dengan harga yang wajar. Pemerintah juga melanjutkan bantuan pangan dan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan harga di tingkat konsumen.

Di sisi penyidikan, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, mengatakan kepolisian akan mendalami laporan terkait beras fortifikasi, termasuk laporan lain yang telah diterima. Penanganan setiap laporan akan disesuaikan dengan karakteristik perkara dan hasil pengujian laboratorium masing-masing.

Suhasto menyampaikan bahwa penyidik berencana memanggil tersangka setelah menggelar perkara untuk meningkatkan status hukum pihak yang telah diproses dalam penyidikan.

“Dalam beberapa hari ke depan, kita akan melakukan pemanggilan tersangka. Karena posisi tersangka ini sudah kita proses sebagai tersangka. Jadi tinggal kita tingkatkan saja statusnya melalui gelar perkara,” ujar Suhasto.

Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah menerima empat laporan dari Bapanas mengenai dugaan pelanggaran pada produk beras fortifikasi. Namun, penyidikan yang telah berjalan baru mencakup satu laporan, yakni terhadap PT DTA yang memproduksi lima merek beras fortifikasi, sedangkan tiga laporan lainnya akan ditindaklanjuti secara bertahap.