Bareskrim Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Sistem LIMS untuk Sadap Prabowo

Dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum menjadi sorotan setelah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting diduga masuk ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi. Praktik tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dan terungkap setelah laporan polisi pada 30 Oktober 2026, sebagaimana dilansir dari Detik iNET.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan bahwa sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui prosedur pemeriksaan yang semestinya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

"Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS atau Lawful Interception Management System tanpa melalui verifikasi," kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.

Menurut penyidik, sasaran dugaan penyadapan tidak terbatas pada Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga disebut masuk dalam daftar target.

LIMS merupakan sistem pengelolaan intersepsi komunikasi yang dirancang untuk mendukung lembaga penegak hukum dalam menjalankan penyadapan berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum. Teknologi ini menjadi bagian dari mekanisme lawful interception atau intersepsi komunikasi secara sah.

Menurut European Telecommunications Standards Institute (ETSI), mekanisme lawful interception memungkinkan operator telekomunikasi dan penyedia layanan menyerahkan informasi komunikasi kepada otoritas penegak hukum yang berwenang.

Standar ETSI TS 104 007 tentang Lawful Interception Architecture menjelaskan bahwa sistem tersebut memiliki sejumlah fungsi, termasuk pengelolaan otorisasi, penentuan target, pengumpulan informasi komunikasi, serta penyaluran hasil intersepsi melalui jalur khusus.

Kajian European Parliamentary Research Service (EPRS) pada 2025 juga menjelaskan bahwa teknologi intersepsi dapat memberikan akses terhadap isi komunikasi maupun metadata, bergantung pada teknologi dan metode yang digunakan.

Dalam mekanisme normal, proses penyadapan diawali dengan permohonan aparat berdasarkan perkara dan kewenangan hukum. Permohonan tersebut harus mencantumkan dasar hukum, identitas target, serta batas waktu pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah mendapatkan otorisasi dan melewati verifikasi, fasilitas intersepsi pada jaringan operator telekomunikasi dapat diaktifkan. Informasi yang dikumpulkan kemudian disalurkan melalui antarmuka khusus menuju fasilitas pemantauan lembaga berwenang.

Menurut standar ETSI TS 104 007, hasil intersepsi terbagi menjadi dua kategori, yakni Content of Communication (CC) dan Intercept-Related Information (IRI). CC mencakup isi komunikasi, seperti percakapan suara atau konten komunikasi tertentu.

Sementara itu, IRI berisi informasi mengenai aktivitas komunikasi, termasuk identitas pihak yang terhubung, waktu koneksi, dan informasi jaringan. Data lokasi berbasis jaringan juga dapat tersedia, bergantung pada sistem dan layanan yang digunakan.

Intersepsi melalui infrastruktur jaringan telekomunikasi tidak selalu membutuhkan pemasangan aplikasi mata-mata atau spyware pada perangkat sasaran. Pengumpulan informasi dapat berlangsung pada sisi jaringan sehingga pengguna tidak otomatis menerima pemberitahuan ketika komunikasinya diintersepsi.

Meski demikian, kemampuan sistem bergantung pada jenis jaringan, konfigurasi infrastruktur, serta teknologi keamanan komunikasi yang digunakan.

Dalam penyidikan kasus ini, Bareskrim menduga para tersangka memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi. Nomor-nomor yang menjadi sasaran juga disebut tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Penyidik turut mengungkap dugaan perintah penghapusan berkas hasil penyadapan dan jejak aktivitas sistem pada Oktober 2026. Kasus tersebut mulai terungkap setelah seorang petugas membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Untuk mendalami perkara, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli. Penyidik juga menyita 11 unit ponsel, satu iPad, serta empat flashdisk sebagai barang bukti.

Dalam perkembangan penyidikan, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Penetapan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan dan belum menjadi putusan bersalah dari pengadilan.