Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 17 Triliun ke Jhonlin Baratama

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menyediakan plafon fasilitas kredit sebesar Rp 40 triliun kepada PT Jhonlin Baratama, dengan penggunaan mencapai Rp 17 triliun. Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (26/10/2026), fasilitas tersebut mendukung pengembangan bisnis batubara Jhonlin Group dan usaha penunjangnya, dilansir dari Keuangan.

Manajemen Bank Mandiri menjelaskan bahwa pembiayaan tersebut mencakup kebutuhan belanja modal, pembiayaan perusahaan, serta pendanaan bagi grup usaha. Penetapan fasilitas kredit mempertimbangkan prospek usaha, kinerja keuangan, kemampuan membayar debitur, dan kapasitas pendanaan mandiri untuk memenuhi kebutuhan bisnis.

Dalam menilai kemampuan pembayaran kembali, Bank Mandiri memperhitungkan arus kas dari kegiatan usaha batubara Jhonlin Group yang telah berjalan. Sumber pelunasan utama berasal dari operasional perusahaan dan sejumlah anak usaha yang dapat membagikan dividen dari pendapatan bisnis batubara.

Bank Mandiri menyatakan debitur memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajibannya. Bank juga melakukan pengujian sensitivitas dengan mempertimbangkan perubahan harga batubara dan tingkat produksi perusahaan maupun grup usaha guna menilai kemampuan pembayaran dalam berbagai kondisi.

Dari sisi jaminan, fasilitas kredit tersebut didukung aset tetap dan aset non-tetap, termasuk saham JARR dan PGUN yang merupakan saham afiliasi Jhonlin Baratama, serta rekening perusahaan. Bank Mandiri menyebut nilai keseluruhan agunan melampaui jumlah fasilitas kredit yang diberikan.

Bank Mandiri melaporkan rasio cakupan agunan atau collateral coverage ratio berada pada level 150%. Perhitungan tersebut memperhitungkan harga terendah intraday saham JARR dan PGUN selama satu bulan terakhir sebagai bagian dari pengukuran kecukupan jaminan.

Untuk aset agunan selain saham, penilaian dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen sesuai kompetensi dan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan serta pengikatan jaminan juga melibatkan pihak berwenang, termasuk notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), guna memastikan keabsahan dokumen agunan.

Dalam pengelolaan risiko saham PGUN sebagai jaminan, Bank Mandiri memperhitungkan konsentrasi kepemilikan melalui pengujian sensitivitas terhadap volatilitas harga saham. Bank juga menyatakan bahwa penilaian saham untuk agunan tambahan mengikuti Pasal 4 POJK Nomor 40/POJK.03/2017 serta kebijakan internal perusahaan.

Saham tersebut ditempatkan sebagai sumber pelunasan sekunder atau second way out dan dinilai secara konservatif. Untuk mengantisipasi kondisi ketika nilai agunan tidak lagi mencukupi, perjanjian kredit mengatur mekanisme penambahan jaminan atau pengurangan saldo fasilitas kredit di luar pembayaran pokok yang telah dijadwalkan.

Dalam keterbukaan informasi yang sama, Bank Mandiri menyatakan tidak terdapat informasi material lain yang belum disampaikan kepada publik.