Bank Mandiri Salurkan Plafon Kredit Rp 40 Triliun ke Jhonlin Baratama

Bank Mandiri menetapkan plafon fasilitas kredit hingga Rp 40 triliun untuk Jhonlin Baratama, perusahaan terafiliasi Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, guna mendukung pengembangan bisnis batu bara dan usaha penunjangnya. Hingga keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (26/10/2026), penggunaan kredit tersebut mencapai Rp 17 triliun, dilansir dari Keuangan. Menurut penjelasan manajemen Bank Mandiri dalam keterbukaan informasi tersebut, fasilitas kredit digunakan untuk membiayai belanja modal serta kebutuhan perusahaan dan grup usaha Jhonlin Group.

Penyaluran dana mempertimbangkan prospek bisnis, kinerja keuangan, kemampuan membayar, dan kapasitas pembiayaan mandiri debitur. Bank Mandiri juga memperhitungkan arus kas dari kegiatan usaha batu bara yang telah berjalan untuk menilai kemampuan pembayaran kembali. Sumber pelunasan utama berasal dari operasional perusahaan dan sejumlah anak usaha yang menghasilkan pendapatan dari bisnis batu bara serta dapat membagikan dividen.

Manajemen Bank Mandiri menilai Jhonlin Baratama memiliki kemampuan memadai untuk memenuhi kewajibannya. Bank tersebut juga telah menguji sensitivitas pembayaran dengan mempertimbangkan perubahan harga dan produksi batu bara dari debitur maupun grup usahanya.

Dari sisi jaminan, fasilitas kredit tersebut ditopang aset tetap, aset non-tetap, saham JARR dan PGUN yang merupakan saham afiliasi Jhonlin Baratama, serta rekening perusahaan. Menurut Bank Mandiri, total agunan melampaui nilai fasilitas kredit yang diberikan. Bank Mandiri menyebut rasio cakupan agunan atau collateral coverage ratio tetap berada pada level 150% setelah memperhitungkan harga terendah intraday saham JARR dan PGUN selama satu bulan terakhir. Rasio tersebut menjadi bagian dari informasi mengenai perlindungan kredit yang disampaikan bank.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menjelaskan bahwa besarnya pinjaman perusahaan tidak secara langsung menentukan nilai wajarnya di pasar saham. Penilaian tersebut perlu memperhatikan kemampuan perusahaan mengelola aset dan menghasilkan arus kas bersih secara berkelanjutan. Nafan menyampaikan pandangannya mengenai hubungan antara utang dan valuasi saham perusahaan.

"Nilai wajar saham tetap dihitung berdasarkan kemampuan perusahaan mengoperasikan aset dan menghasilkan arus kas bersih (arus kas bebas) secara berkelanjutan di masa depan, bukan dari seberapa besar pinjaman yang diperoleh," ujar Nafan kepada Kontan, Senin (26/10/2026). Menurut Nafan, fasilitas kredit tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan grup usaha yang mencakup pertambangan, perkebunan, dan manufaktur. Penyaluran dana kepada emiten tertentu, termasuk JARR dan PGUN, disesuaikan dengan kebutuhan proyek masing-masing.

Dalam aspek mitigasi risiko, Nafan menjelaskan bahwa kredit korporasi berskala besar menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan. Struktur jaminan dapat mencakup aset tetap dan aset operasional, termasuk lahan perkebunan, pabrik pengolahan kelapa sawit, pabrik biodiesel, serta infrastruktur pendukung.

Perlindungan kredit juga dapat menggunakan rekening penampung atau escrow account untuk piutang dari kontrak penjualan utama, jaminan perusahaan, jaminan personal pemegang saham pengendali, serta pengagunan saham anak perusahaan. Menurut Nafan, polis asuransi dengan klausul yang menetapkan kepentingan bank sebagai penerima manfaat juga dapat melengkapi perlindungan tersebut.

Nafan menilai ekspansi kredit kepada Jhonlin Baratama tidak otomatis meningkatkan risiko Bank Mandiri secara berlebihan. Penilaian risiko perlu memperhitungkan kapasitas permodalan, keseluruhan portofolio aset korporasi bank, serta kepatuhan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Ia menjelaskan bahwa pembayaran pokok dan bunga secara konsisten dapat menjaga kualitas kredit pada kategori lancar atau kolektibilitas 1 sehingga tidak memicu kenaikan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

Namun, kualitas kredit tetap berkaitan dengan kemampuan debitur memenuhi kewajibannya. Nafan juga menyoroti dukungan industri kelapa sawit dan program mandatori biodiesel pemerintah yang dinilai dapat menopang keberlanjutan arus kas debitur melalui kepastian penyerapan produk. Sementara itu, pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) berfungsi sebagai salah satu penyangga bank dalam mengantisipasi risiko kredit.