Bank Mandiri Salurkan Plafon Kredit Rp 40 Triliun ke Jhonlin Baratama

Plafon kredit Bank Mandiri kepada Jhonlin Baratama, perusahaan yang terafiliasi dengan Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, mencapai Rp 40 triliun. Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (26/10/2026), fasilitas tersebut telah digunakan sebesar Rp 17 triliun. Dilansir dari Keuangan, besarnya plafon kredit tidak otomatis menunjukkan nilai wajar saham PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dan PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) yang dijadikan agunan.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menjelaskan, pinjaman perusahaan merupakan kewajiban yang menambah aset sekaligus liabilitas, bukan ekuitas bersih. Karena itu, penilaian saham perlu didasarkan pada kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas secara berkelanjutan, bukan semata-mata besarnya utang yang diperoleh.

"Nilai wajar saham tetap dihitung berdasarkan kemampuan perusahaan mengoperasikan aset dan menghasilkan arus kas bersih secara berkelanjutan di masa depan, bukan dari seberapa besar pinjaman yang diperoleh," ujar Nafan Aji Gusta kepada Kontan pada Senin (26/10/2026).

Nafan menjelaskan, fasilitas kredit tersebut dialokasikan untuk kebutuhan grup usaha yang mencakup berbagai sektor, mulai dari pertambangan dan perkebunan hingga manufaktur. Penyaluran dana kepada emiten seperti JARR dan PGUN disesuaikan dengan kebutuhan proyek masing-masing.

Dalam aspek penjaminan, Nafan menilai kredit korporasi bernilai besar umumnya menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan. Bank dapat menggunakan beberapa lapis agunan untuk melindungi fasilitas pinjaman, termasuk aset tetap dan aset operasional milik debitur.

Agunan tersebut dapat mencakup hak tanggungan atas lahan perkebunan, pabrik pengolahan kelapa sawit, pabrik biodiesel, serta infrastruktur pendukung. Mitigasi risiko juga dapat dilakukan melalui rekening penampung atau escrow account untuk piutang dari kontrak penjualan utama, jaminan perusahaan, jaminan personal pemegang saham pengendali, dan pengagunan saham anak perusahaan.

Perlindungan kredit, menurut Nafan, juga dapat dilengkapi polis asuransi yang mencantumkan kepentingan bank sebagai penerima manfaat. Struktur jaminan tersebut menjadi bagian dari upaya mengendalikan risiko dalam pemberian pinjaman korporasi.

Di sisi kesehatan keuangan bank, Nafan menilai ekspansi kredit tersebut tidak serta-merta menimbulkan risiko berlebihan bagi neraca Bank Mandiri. Penilaian risiko perlu memperhitungkan kapasitas permodalan, keseluruhan portofolio aset korporasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Nafan juga menyoroti pentingnya kelancaran pembayaran pokok dan bunga oleh debitur dalam menjaga kualitas kredit. Apabila kewajiban tersebut dipenuhi secara konsisten, kredit dapat tetap berada dalam kategori lancar atau kolektibilitas 1 sehingga tidak mendorong kenaikan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

Dari sisi usaha, industri kelapa sawit dan program mandatori biodiesel pemerintah dinilai dapat mendukung keberlanjutan arus kas debitur melalui kepastian penyerapan produk. Sementara itu, pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) berfungsi sebagai salah satu penyangga bank untuk mengantisipasi risiko kredit.