Balikpapan Terapkan PJJ Sekolah Akibat Kabut Asap Karhutla

Sejumlah daerah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk mengurangi dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini berlaku di berbagai wilayah, termasuk Balikpapan, Kalimantan Timur, setelah kualitas udara memburuk.

Dilansir dari Detikcom, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menetapkan PJJ bagi jenjang SD dan SMP pada 14 hingga 16 Oktober 2026. Kebijakan tersebut akan dievaluasi berdasarkan indeks kualitas udara dan kondisi kabut asap di lapangan.

Pemantauan Stasiun Air Quality Monitoring System Balikpapan Sepinggan pada Senin 12 Oktober 2026 menunjukkan kualitas udara Balikpapan masuk kategori tidak sehat. Menurut data tersebut, ISPU pukul 09.00 WITA mencapai 101, dengan PM2,5 sebesar 108 mikrogram per meter kubik dan PM10 sebesar 146 mikrogram per meter kubik.

"Kebijakan ini berlaku mulai Rabu hingga Jumat (14-16/10) untuk seluruh sekolah di Kota Balikpapan, khususnya tingkat SD dan SMP," kata Rahmad Mas'ud, Wali Kota Balikpapan.

Kota lain juga mengambil langkah serupa. Di Pekanbaru, Dinas Pendidikan menerapkan PJJ pada 14 hingga 15 Oktober 2026 bagi PAUD, TK, SD, SMP, dan sederajat karena kualitas udara buruk akibat karhutla.

"Kepada sekolah atau madrasah yang berada di bawah kewenangan kementerian agama maupun kementerian dan lembaga lainnya diimbau menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara, kesehatan, dan keselamatan peserta didik," ujar Abdul Jamal, Pelaksana Tugas Kepala Disdik Pekanbaru.

Pelaksanaan pembelajaran di Pekanbaru dapat menggunakan modul penugasan berbasis rumah bagi sekolah yang terkendala listrik atau jaringan internet. Aturan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Disdik Kota Pekanbaru Nomor 400.3/Disdik.Sekretaris.1/3358/2026.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, murid dipulangkan lebih awal pada 13 Oktober 2026. Disdikbud HSS membuka kemungkinan pembelajaran tatap muka bagi sekolah yang tidak terdampak atau masih aman.

"Hal ini kita lakukan karena dampak kabut asap masih menyelimuti Kabupaten HSS, maka kita kembali mengimbau seluruh pihak sekolah melaksanakan PJJ, dan memulangkan murid lebih awal," ujar Ronaldy Prana Putra, Kepala Disdikbud HSS.

Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, juga memberlakukan PJJ pada 13 hingga 17 Oktober 2026 untuk PAUD, TK, SD, SMP, SKB, dan PKBM. Kebijakan itu diterapkan setelah kualitas udara memburuk akibat kabut asap.

Di Kota Jambi, PJJ diperpanjang untuk semua jenjang dengan kegiatan belajar menggunakan platform digital. Guru secara umum tetap hadir di sekolah untuk mengajar dengan fasilitas yang tersedia.

"Pelaksanaannya di mana siswa belajar dari rumah, sedangkan guru secara umum tetap hadir di sekolah untuk mengajar dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, seperti papan interaktif digital dan laboratorium komputer," ujar Zul Afni, Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdik Kota Jambi.

Kota Palangka Raya masih menerapkan PJJ sejak lebih dari satu bulan. Sulawesi Barat mengeluarkan edaran PJJ bagi SMA, SMK, dan SLB, sementara sekolah yang tidak terdampak diminta tetap waspada terhadap perubahan kualitas udara.

Kota Sorong memperpanjang belajar dari rumah untuk seluruh jenjang pendidikan sejak 12 Oktober 2026. Kebijakan itu berlaku hingga ada pemberitahuan lanjutan terkait perkembangan kabut asap.

"SE tersebut berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai perkembangan kondisi kabut asap di Kota Sorong," ujar Septinus Lobat, Wali Kota Sorong.

Pemerintah Kota Sorong menyebut kebijakan tersebut juga berkaitan dengan peningkatan kasus ISPA. Jumlah kasus tercatat 23.482 pada Januari hingga September 2026, naik dari 21.882 kasus pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Dalam SE itu disebutkan kebijakan tersebut diambil berdasarkan SE Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Papua Barat dan hasil pemantauan kondisi terkini dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Sorong yang menunjukkan konsentrasi partikulat halus PM2,5 berada pada kategori tidak sehat," ujar Septinus Lobat, Wali Kota Sorong.