Bali Atur BBM Bersubsidi dan Bentuk Satgas Pengawasan

Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan pengaturan pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan sistem ganjil genap pada 17–19 Oktober 2026 untuk mengurai antrean dan mengatasi gangguan pasokan. Kebijakan ini disertai pembatasan volume pembelian, penguatan distribusi oleh PT Pertamina Patra Niaga, serta pembentukan satuan tugas pengawasan di tingkat kabupaten dan kota.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menjelaskan, ketentuan ganjil genap mengacu pada surat Gubernur Bali Nomor B.21.500.1/16673/V/DISNAKER.ESDM. Kendaraan berpelat nomor ganjil mendapat giliran pada 17 Oktober, sedangkan kendaraan berpelat nomor genap pada 18 Oktober 2026.

Pengaturan tersebut berlaku di seluruh Provinsi Bali, terutama untuk pengisian BBM bersubsidi seperti Pertalite. Pertamina juga berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk membantu mengawasi kendaraan yang mengantre di SPBU.

Dalam keterangan yang diberitakan Antara pada 17 Oktober 2026, Ahad menyampaikan bahwa perusahaan meningkatkan kesiapan pasokan, armada, dan personel operasional untuk memulihkan pelayanan BBM di Bali.

"Kami memastikan kesiapan pasokan berjalan seiring dengan dukungan operasional yang diperlukan. Pemantauan terus dilakukan agar langkah penanganan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan," ujar Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.

Pertamina menargetkan stok BBM di Terminal Manggis, Kabupaten Karangasem, dan Fuel Terminal Sanggaran, Kota Denpasar, mencapai 48 juta liter pada 17 Oktober 2026. Menurut Ahad, jumlah tersebut diperkirakan mencukupi kebutuhan selama 14–15 hari ke depan.

Untuk mendukung distribusi, perusahaan menyiagakan 108 mobil tangki dengan dukungan 465 awak. Sebanyak 16 mobil tangki tambahan juga disiapkan untuk mempercepat pengiriman ke SPBU, sementara Polda Bali mengawal perjalanan armada.

Dari sisi pelayanan, 66 SPBU disiapkan beroperasi selama 24 jam, terdiri atas 42 SPBU di Kota Denpasar dan 24 SPBU di Kabupaten Badung. Sebanyak 100 personel TNI dari Kodam IX/Udayana turut disiapkan untuk bertugas sebagai operator SPBU pada malam hari.

Pemerintah Provinsi Bali juga membatasi pengisian BBM maksimal 20 liter untuk kendaraan roda empat dan 3 liter untuk kendaraan roda dua hingga situasi kembali normal.

"Kami memahami bahwa kelancaran layanan BBM sangat dibutuhkan masyarakat. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, dan mengikuti pengaturan pengisian yang telah ditetapkan. Dengan dukungan bersama, kami berharap pelayanan dapat kembali normal secara bertahap," ujar Ahad Rahedi.

Di sisi pengawasan, Gubernur Bali Wayan Koster meminta para bupati dan wali kota membentuk satuan tugas yang melibatkan TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Hiswana Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga. Arahan tersebut ditujukan untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran, sesuai volume, dan sesuai peruntukan.

"Langkah ini diambil dalam rangka menjaga penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," kata Wayan Koster di Denpasar, Sabtu (17/10), sebagaimana dikutip dari Antara.

Koster menjelaskan bahwa satuan tugas tersebut bertanggung jawab memantau penyaluran BBM bersubsidi dan memeriksa dugaan kecurangan di SPBU, termasuk modifikasi tangki kendaraan untuk menambah kapasitas, penggunaan pelat nomor ilegal, serta cara lain untuk memperoleh BBM di luar ketentuan.

"Satuan tugas yang dibentuk ini nantinya bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, agar benar-benar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," ujar Wayan Koster, Gubernur Bali.

Selain pemeriksaan terhadap dugaan kecurangan, satgas diminta memastikan pembatasan kuota pengisian diterapkan berdasarkan kriteria kendaraan ketika antrean panjang terjadi. Pengisian berikutnya dibatasi setelah pemakaian minimal 70 persen dari pembelian sebelumnya, dengan mengacu pada data transaksi terakhir dan pencatatan odometer sesuai spesifikasi kendaraan.

"Pemeriksaan mencakup tindakan oknum yang memodifikasi tangki BBM kendaraan untuk menambah kapasitas volume, menggunakan pelat nomor polisi kendaraan yang ilegal, hingga bentuk kecurangan lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan," kata Koster.

"Pengawasan ini penting dilakukan agar kendaraan yang sudah memenuhi kuota tidak memicu antrean panjang atau padat pada area sekitar SPBU," ujar Koster.

Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta menindak pelanggaran melalui teguran, surat peringatan, pencabutan izin, atau penyerahan perkara kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami menginstruksikan pemberian sanksi administratif berupa teguran, surat peringatan hingga pencabutan izin dan atau menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada pengelola SPBU atau pemilik kendaraan yang terbukti melakukan atau memenuhi unsur pelanggaran secara berulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Wayan Koster.