Pertamina Jaga Pasokan BBM Jatim Saat Antrean SPBU Meningkat

Antrean kendaraan dan kekosongan Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa Timur mendorong Pertamina menyesuaikan distribusi, sementara Pemerintah Kabupaten Jember memberlakukan kembali kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas ketika kebutuhan BBM bersubsidi meningkat.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan persediaan di terminal pemasok utama untuk wilayah Jember dan sekitarnya, termasuk Terminal Tanjung Wangi, masih terjaga. Pertamina memprioritaskan pengiriman ke SPBU yang mengalami lonjakan konsumsi.

Menurut laporan detikJatim pada 15 Oktober 2026, Pertalite kosong di SPBU Jalan Arjuno dan Jalan Tidar, Surabaya. Petugas SPBU Arjuno, Rizky, mengatakan bahan bakar tersebut tidak tersedia sejak Rabu (14/10) siang, sedangkan pengiriman masih ditunggu.

Di SPBU Jalan Sulawesi, Bio Solar juga dilaporkan sedang dalam pengiriman. Sebaliknya, sejumlah SPBU di kawasan Manyar dan Kertajaya beroperasi normal, sementara Pertalite masih tersedia di Jalan Diponegoro meski kendaraan mengantre.

Ahad menjelaskan peningkatan permintaan berkaitan dengan peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke produk bersubsidi. Perubahan pola pembelian tersebut mengharuskan perusahaan menyesuaikan perencanaan distribusi berdasarkan kebutuhan setiap SPBU.

"Kita sama-sama pahami bahwa ada peralihan konsumsi dari produk non-subsidi seperti Pertamax ke bersubsidi seperti Pertalite. Tentunya ini menjadi jumlah yang perlu kita sesuaikan ulang pada saat kita merencanakan pengiriman ke masing-masing SPBU," ujar Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.

Untuk mengendalikan antrean, Pertamina berkoordinasi dengan Satlantas Polres setempat dan Dinas Perhubungan, terutama di SPBU yang berada di jalan sempit atau jalur padat. Petugas pengatur antrean juga ditempatkan di lokasi dengan kepadatan kendaraan tinggi.

"Untuk mengurai antrean, terutama untuk wilayah SPBU yang berada di lokasi jalan yang strategis, ruasnya sempit gitu ya, kami dibantu oleh aparat penegak hukum, Satlantas Polres terdekat, dan juga Dishub untuk memastikan bahwa antrean kendaraan yang menuju SPBU tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitarnya," ujar Ahad.

Pertamina juga menggunakan pemantauan digital waktu nyata yang terhubung dengan terminal pasokan untuk mengidentifikasi SPBU dengan peningkatan konsumsi. Data tersebut menjadi dasar penentuan prioritas pengiriman BBM.

"Kami punya sistem yang memantau secara real-time ketersediaan stok produk BBM di SPBU untuk semua produk, dan itu terintegrasi dengan sistem kami di terminal. Jadi, kami memastikan bahwa SPBU-SPBU yang memiliki peningkatan permintaan lebih tinggi dibanding yang lainnya menjadi prioritas untuk diutamakan pengiriman dari terminal ke SPBU tersebut. Tentunya alokasi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat," ujar Ahad.

Pengawasan distribusi bersama aparat penegak hukum turut diperketat untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi sesuai peruntukannya dan mencegah penimbunan. Pertamina mengingatkan bahwa lonjakan antrean tidak seharusnya dimanfaatkan untuk menjual kembali BBM secara tidak semestinya.

"Ini yang perlu kita waspadai bersama. Di saat yang seperti ini, pada saat masyarakat melihat adanya antrean, tentunya kita juga ingin masyarakat yang benar-benar butuh untuk bepergian, untuk beraktivitas, bukan kemudian nanti dipenuhi antreannya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan kemudian untuk diperjualbelikan kembali BBM-nya," ujar Ahad.

"Masyarakat kami imbau untuk tetap tenang, tidak perlu panik dan kemudian membeli secara berlebihan. Sejatinya masyarakat yang mengantre di SPBU karena mengetahui barangnya memang ada dan tersedia di SPBU tersebut. Masyarakat tetap tenang, kami akan terus memonitor ketersediaan stok di masing-masing SPBU di wilayah Jember dan sekitarnya," ujar Ahad.

Di tingkat pemerintah daerah, Bupati Jember Muhammad Fawait menetapkan WFH bagi ASN pada Jumat, 16 Oktober 2026, dan Senin pekan berikutnya. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi mobilitas pegawai dan membantu meredakan kepadatan kendaraan di sekitar SPBU.

Fawait menyebut pemerintah daerah tetap perlu membantu penanganan dampak gangguan pelayanan BBM meskipun distribusi merupakan tanggung jawab Pertamina.

"Distribusi BBM adalah tugas utama dari Pertamina. Namun, tentu kita tidak bisa sebagai pemerintah daerah lepas tangan begitu saja. Kita membantu Pertamina untuk mencari solusi dan berikhtiar untuk mengembalikan proses pembelian dengan normal," ujar Muhammad Fawait, Bupati Jember.

Pemerintah Kabupaten Jember juga berencana meningkatkan koordinasi dengan para ahli dan Pertamina, khususnya jajaran perusahaan di wilayah setempat, sambil memantau perkembangan antrean dan pelayanan pengisian BBM.

Persoalan serupa turut dilaporkan di Bali. ANTARA melaporkan pada 16 Oktober 2026 bahwa keterlambatan distribusi, kendala teknis kapal pengangkut, kondisi laut, dan peningkatan konsumsi menjadi faktor yang memengaruhi ketersediaan BBM di sejumlah SPBU.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laode Sulaeman, menjelaskan pada 14 Oktober 2026 bahwa ketahanan stok BBM nasional berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Keterlambatan kapal pengangkut menyebabkan pasokan di sejumlah SPBU Bali tidak tiba sesuai jadwal.

Menurut ANTARA, kendala teknis pada bagian jangkar kapal menggeser jadwal sandar dan pembongkaran muatan yang semula direncanakan pada Senin (12/10) pukul 06.30 WITA menjadi sekitar pukul 22.00 WITA. Gelombang tinggi juga berpotensi memperlambat proses bongkar muat.

Pertamina Patra Niaga mencatat konsumsi Pertalite di Bali mencapai sekitar 2.200 kiloliter per hari. Untuk memulihkan pasokan, perusahaan merencanakan tambahan pengiriman sekitar 57,9 juta liter BBM ke Bali secara bertahap pada 14–17 Oktober 2026 serta menyiapkan 52 SPBU beroperasi selama 24 jam.

Perbedaan kondisi antara stok nasional dan persediaan di SPBU berkaitan dengan tahapan distribusi. BBM yang tersedia di terminal belum tentu langsung dapat dibeli masyarakat apabila pengangkutan atau pengiriman ke lokasi penjualan mengalami keterlambatan.

Di Surabaya, Pertamina menyatakan 92 SPBU melayani Pertalite dan 73 SPBU melayani Biosolar berdasarkan pemantauan per 15 Oktober 2026. Perusahaan tetap menyesuaikan pasokan berdasarkan tingkat konsumsi dan kebutuhan masing-masing lokasi.