BPH Migas Buka Program Pengawal Energi 2026 di 3.679 SPBU

Pemerintah membuka Program Pengawal Energi 2026 untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di 3.679 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seluruh Indonesia. Dilansir dari Nasional, program kerja sama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas ini menyasar lulusan perguruan tinggi, dengan pendaftaran pada 23 Oktober hingga 1 November 2026.

Program tersebut dirancang untuk memantau penyaluran BBM, memperkuat ketersediaan data pengawasan, serta mencegah kebocoran dan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun BBM penugasan. Pemerintah juga menargetkan peningkatan ketepatan sasaran dalam distribusi energi melalui pengawasan langsung di lapangan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, menjelaskan bahwa program ini sekaligus memberikan kesempatan kepada talenta muda untuk memperoleh pengalaman praktis di sektor energi.

"Penugasan ini merupakan sarana pembinaan talenta muda melalui pemberian akses terhadap pengalaman lapangan secara langsung dan peningkatan kompetensi teknis di sektor energi. Dengan demikian, tata kelola subsidi yang transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan dapat terwujud secara optimal," ujar Yuliot, Wakil Menteri ESDM, dalam keterangannya pada Sabtu (24/10).

Dalam penempatan petugas, pemerintah memprioritaskan putra-putri daerah berdasarkan domisili provinsi atau wilayah terdekat. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung pemahaman terhadap kondisi geografis, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperhatikan penerimaan masyarakat setempat.

Meski mengutamakan penempatan berdasarkan domisili, setiap petugas tetap diwajibkan menandatangani Pakta Integritas Komitmen Penempatan. Mereka juga harus menyatakan kesediaan untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.