Bahlil Ungkap Stok Pertalite Turun dan Minta Penimbun Ditindak

Ketahanan stok Pertalite nasional turun menjadi sekitar 16 hingga 18 hari di tengah peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan kondisi tersebut di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026), sekaligus meminta kepolisian menindak penyalahgunaan BBM subsidi yang memperparah antrean di sejumlah SPBU.

Menurut Bahlil, perubahan pola konsumsi terjadi karena sebagian pengguna yang sebelumnya membeli BBM beroktan RON 92 dan RON 95 beralih ke Pertalite dengan RON 90. Perbedaan harga dinilai menjadi faktor yang mendorong pergeseran tersebut.

Bahlil menjelaskan bahwa penurunan ketahanan stok tidak berarti persediaan Pertalite akan habis dalam 16 hingga 18 hari. Stok terus berubah mengikuti penyaluran kepada konsumen dan masuknya pasokan baru dari kilang.

Dalam kondisi normal, ketahanan stok Pertalite dijaga di atas 18 hari. Pada Idulfitri 2026, persediaannya dipertahankan hingga 24 hari, sedangkan standar minimum nasional berada pada kisaran 21 hingga 23 hari.

Bahlil menyatakan posisi stok saat ini masih memenuhi standar nasional dan memperkirakan diperlukan waktu sekitar satu minggu untuk meningkatkan ketahanannya hingga 20 hari.

Di tengah antrean pembelian BBM yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Bali dan sekitarnya, Bahlil menilai persoalan distribusi perlu dibedakan dari ketersediaan stok. Ia juga menyoroti praktik pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali dengan harga industri.

"Jadi begini, kita juga tahu, teman-teman, bahwa di beberapa tempat stok BBM tersedia, tetapi antreannya panjang. Ada saudara-saudara kita yang perilakunya tidak berubah. Mobil Pajero atau kendaraan dengan tangki yang diisi banyak mengantre untuk mengambil minyak subsidi, lalu menjualnya kembali. Saya meminta bantuan rekan-rekan Polri, jika terjadi hal seperti ini, tindak dan proses secara hukum," ujar Bahlil Lahadalia.

Bahlil menilai pengalihan BBM bersubsidi untuk memperoleh keuntungan komersial merugikan negara karena bantuan pemerintah tidak digunakan sesuai peruntukannya. Ia meminta kepolisian menindak praktik tersebut melalui proses hukum.

"Masa solar subsidi ditampung, kemudian dijual lagi dengan harga industri. Subsidi itu ditanggung oleh negara," ujar Bahlil Lahadalia.

Meski ketahanan stok Pertalite menurun, Bahlil memastikan ketersediaan solar serta BBM nonsubsidi beroktan RON 92, RON 95, dan RON 98 berada dalam kondisi aman. Ia juga menegaskan bahwa angka ketahanan stok menunjukkan perkiraan cakupan persediaan yang terus diperbarui, bukan jadwal pasti habisnya pasokan.

Pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria mendesak aparat penegak hukum memberantas penyelewengan BBM subsidi secara konsisten. Menurut dia, gangguan pasokan tidak selalu disebabkan praktik ilegal karena persoalan logistik, pengapalan, keterlambatan distribusi, dan operasional SPBU juga perlu diperiksa.

Sofyano menilai perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi dapat menciptakan peluang keuntungan bagi pelaku penyalahgunaan. Ia meminta penindakan mencakup seluruh rantai kegiatan ilegal, mulai dari pembelian, pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, hingga penjualan kembali BBM dan elpiji bersubsidi di luar ketentuan.

"Pemerintah dan aparat penegak hukum harus membuktikan kepada publik bahwa penyelewengan BBM bersubsidi benar-benar diberantas. Jangan sampai persoalan penyelewengan hanya menjadi isu yang kembali diangkat setiap kali masyarakat menghadapi antrean panjang atau kesulitan mendapatkan BBM di SPBU," ujar Sofyano Zakaria.

Ia menekankan bahwa sanksi harus sebanding dengan keuntungan yang diperoleh pelaku dan kerugian yang ditimbulkan. Sofyano juga mendorong transparansi penanganan perkara agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan penindakan tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.

"Kalau pelaku hanya menghadapi risiko tertangkap, tetapi kemudian mendapat hukuman yang tidak sebanding dengan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkannya, efek jera akan sulit tercipta," ujar Sofyano Zakaria.

Sofyano merujuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana bagi penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM bersubsidi hingga enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp60 miliar.

"Ancaman hukuman yang berat itu tidak akan berarti apabila tidak disertai penindakan nyata. Publik perlu mengetahui bahwa perkara ditangani, pelaku yang terbukti bersalah dijatuhi hukuman, dan sanksi benar-benar dilaksanakan," ujar Sofyano Zakaria.

Selain penegakan hukum, Sofyano meminta Pertamina Patra Niaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem pelaporan, serta meningkatkan koordinasi dengan aparat. Ia juga meminta setiap indikasi penyimpangan ditindaklanjuti hingga menghasilkan penanganan yang jelas.

"BBM subsidi merupakan instrumen untuk membantu masyarakat yang berhak, bukan kesempatan untuk meraup keuntungan melalui praktik ilegal," ujar Sofyano Zakaria.