Pemerintah Kaji Penambahan Kuota Pertalite di Tengah Lonjakan Konsumsi

Pemerintah mengkaji penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite, menyusul peningkatan konsumsi setelah harga BBM nonsubsidi naik. Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Senin (26/10/2026), di tengah kenaikan harga minyak dunia dan tekanan terhadap kebutuhan energi.

Dilansir dari Nasional, Suahasil belum merinci pembahasan penambahan kuota Pertalite yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia. Ia menegaskan pemerintah akan menjamin ketersediaan volume BBM untuk memenuhi kebutuhan domestik.

"Untuk ketersediaan volume pasti akan dipastikan, itu saja," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Bahlil sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah sedang menghitung kebutuhan tambahan kuota setelah sebagian konsumen beralih dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Peralihan tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu meningkatnya penyaluran Pertalite.

"Ada kenaikan kuota. Karena ada kenaikan, pasti akan terjadi penambahan kuota. Masih kami kaji," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Bahlil menjelaskan, perpindahan konsumen dari BBM beroktan 92 atau RON 92, seperti Pertamax, ke Pertalite terjadi setelah harga BBM nonsubsidi meningkat di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran. Konflik tersebut berdampak pada jalur perdagangan energi global, termasuk Selat Hormuz.

Untuk menentukan kebutuhan tambahan pasokan, pemerintah berencana melakukan perhitungan lebih lanjut pada akhir Oktober 2026. Langkah tersebut diperlukan untuk mengukur peningkatan konsumsi dan menentukan kebutuhan kuota Pertalite.

"Untuk Pertalite nanti akan saya hitung pada akhir bulan ini. Memang terjadi peningkatan," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan konsumsi Pertalite meningkat 12,92% pada Juli 2026, sebulan setelah harga Pertamax mengalami kenaikan. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mencatat rata-rata penyaluran Pertalite sebelum kenaikan harga tersebut mencapai 75.795 kiloliter (kl) per hari.

Pada 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter. Kenaikan harga itu diikuti peningkatan konsumsi Pertalite seiring perpindahan sebagian pengguna ke BBM bersubsidi.

Di tengah tekanan harga energi global, Suahasil juga menekankan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dalam agenda Danantara TIIF 2026, ia menyebut pemerintah berupaya mempertahankan harga sejumlah produk bersubsidi agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.

"Seperti yang terjadi sekarang, gejolak global sedang tinggi, harga minyak beberapa hari ini sudah US$ 115-US$ 116 per barel, tetapi sejumlah produk bersubsidi di dalam negeri tetap kami pertahankan harganya. Tujuannya agar kegiatan ekonomi bisa terus berjalan," jelas Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Menurut Suahasil, APBN berfungsi meredam dampak perubahan ekonomi global agar tidak memicu gejolak berlebihan di dalam negeri. Stabilitas tersebut juga ditujukan untuk menjaga konsumsi masyarakat.

"Ini berarti APBN berfungsi menstabilkan. APBN tidak membiarkan kondisi ekonomi menjadi terlalu bergejolak. Konsumsi masyarakat kami stabilkan," tegas Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.