Bahlil Kaji Lokasi PLTN di Batam dan Halmahera

Pemerintah Indonesia sedang mengkaji pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Batam, Kepulauan Riau, serta Halmahera, Maluku Utara, Kalimantan, dan Sumatera. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana tersebut di Jakarta, Senin (26/10/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan sumber listrik berkapasitas besar.

Bahlil menyatakan pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara untuk mengembangkan energi nuklir. Namun, seluruh calon lokasi masih dalam tahap kajian dan belum ditetapkan sebagai tempat pembangunan pembangkit.

Dalam keterangan yang diberitakan Antara, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah masih menghitung kelayakan pengembangan PLTN di Kepulauan Riau.

"Pemerintah Indonesia sudah melakukan kerja sama dengan beberapa negara untuk pembangkit nuklir, dan salah satu di antaranya yang masih dalam studi akan ditempatkan di Kepri," ujar Bahlil.

Batam menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan, tetapi kepastian pembangunan bergantung pada hasil studi kelayakan atau feasibility study (FS). Pemerintah juga belum menentukan kapasitas pembangkit untuk masing-masing wilayah ataupun memastikan apakah seluruh lokasi akan dikembangkan.

Untuk Halmahera, pemerintah tengah mempelajari kemungkinan kerja sama dengan Rusia. Bahlil menegaskan bahwa pembahasan tersebut belum menghasilkan keputusan final mengenai pelaksanaan proyek maupun teknologi yang akan digunakan.

"PLTN nuklir yang akan di Halmahera itu bekerja sama kalau tidak salah dalam kajian sekarang, masih dalam kajian itu dengan Rusia. Terus ada beberapa juga lokasi di Kalimantan, dan ada beberapa lokasi juga yang ada di Sumatera, salah satu di antaranya adalah Kepri," kata Bahlil.

Ia menyatakan bahwa kelanjutan proyek akan ditentukan berdasarkan hasil kajian kelayakan dan kemampuan calon mitra. Pemerintah ingin bekerja sama dengan negara yang memiliki teknologi nuklir serta rekam jejak pengembangan yang telah teruji.

"Ini kita kaji dulu, kita sedang mempertimbangkan, kalau sudah lolos FS-nya, baru kita lakukan," ujar Bahlil.

Dalam laporan Republika, Bahlil juga menekankan bahwa kelayakan lokasi menjadi syarat sebelum pemerintah mengambil keputusan pembangunan.

"Dimungkinkan, kalau dia memenuhi standar FS-nya. Kenapa harus takut?" ujar Bahlil.

Di sisi lain, pemerintah mulai menyiapkan kebutuhan lokasi untuk mendukung target pengoperasian PLTN. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan Kementerian ESDM berdiskusi dengan PT PLN (Persero) untuk mematangkan perencanaan energi nuklir nasional.

Yuliot menyebut pemerintah sebelumnya telah menyiapkan 28 tapak dan sedang mempertimbangkan penambahan lokasi. Menurut dia, persiapan harus dimulai lebih awal karena pembangunan PLTN membutuhkan waktu panjang.

"Ini... itu kan ada 28 tapak yang sudah disiapkan tempo hari, ini ada beberapa tambahan tapak lagi yang akan kita segera inikan. Karena itu tempo hari itu kan juga ada floating itu rencananya," ungkap Yuliot.

Ia menjelaskan bahwa target pemerintah dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) adalah memiliki PLTN dengan kapasitas minimal 500 megawatt (MW) yang terhubung ke jaringan listrik pada 2032-2034. Menurut Yuliot, pembangunan pembangkit membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 10 tahun sehingga penyiapan lokasi perlu dilakukan sejak dini.

"Jadi kalau kita tidak mulai mengonsolidasikan, merencanakan, itu sebenarnya di RUPTL kita tahun 2032-2034 minimal kita sudah memiliki 500 MW yang on-grid. Jadi ini kan kita karena sudah ada target waktu, ini dari sekarang kan kita juga sudah harus menyiapkan, karena pembangunan PLTN itu kan membutuhkan waktu ini 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Kalau ini tahun 2034, ya dari sekarang ya kita juga sudah harus menyiapkan ini tapak untuk PLTN itu sendiri," kata Yuliot.

Yuliot menilai pembangkit nuklir dapat mendukung pasokan listrik berkapasitas besar secara stabil, terutama di wilayah dengan kebutuhan energi tinggi. Ia menyebut energi baru terbarukan saja dinilai belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan sistem kelistrikan tertentu.

"Jadi ini kan kebutuhan di beberapa daerah ini kan sistem kelistrikan potensi yang cukup besar ini tidak bisa hanya dari energi baru terbarukan. Ini kan kita juga harus mengembangkan kapasitas listrik yang cukup besar. Kapasitas listrik yang cukup besar itu ini di antaranya itu adalah disuplai dari PLTN, seperti di banyak negara itu seperti di Prancis, itu kan ya mereka suplai kelistrikannya itu kan yang terbesar itu adalah dari PLTN, itu hampir sekitar 70%," tandas Yuliot.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan riset nuklir oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta lembaga pemerintah lainnya diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan, termasuk rencana pembangunan PLTN.

Dalam pameran riset di Istana Kepresidenan pada 6 Agustus, peneliti BRIN memaparkan kesiapan teknologi untuk mendukung pengembangan pembangkit nuklir. Mereka juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi uranium hingga 89.000 ton dan thorium sebanyak 143.000 ton, serta telah berhasil memurnikan uranium hingga 60 persen.