Bahlil Hentikan Ekspor Listrik ke Singapura dan Larang Transit SDA

Pemerintah Indonesia memperketat kebijakan pengelolaan ekspor energi dan sumber daya alam (SDA) dengan menghentikan rencana ekspor listrik ke Singapura dalam waktu dekat serta melarang pengiriman komoditas tambang dan gas melalui negara perantara. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia dalam Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Keputusan mengenai listrik didasarkan pada kebutuhan pasokan domestik. Sementara itu, larangan transit ekspor ditujukan untuk memastikan perdagangan komoditas Indonesia tercatat langsung sebagai ekspor nasional sehingga manfaat ekonominya tidak dinikmati negara perantara.

Dalam acara tersebut, Bahlil menegaskan Indonesia belum memiliki rencana mengekspor listrik ke Singapura karena kebutuhan dalam negeri masih menjadi prioritas.

"Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia belum dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik. Kita masih butuh listrik. Enggak ada," ujar Bahlil.

Ia juga meminta Danantara tidak melakukan lobi untuk mengubah keputusan tersebut. Menurutnya, kewenangan penerbitan izin ekspor listrik berada di Kementerian ESDM, bukan Danantara.

"Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Enggak ada. Izin itu ada di (Kementerian) ESDM, bukan Danantara," tegas Bahlil.

Penegasan tersebut disertai pernyataan bahwa kepentingan nasional menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan kebijakan ekspor energi.

"Kedaulatan negara saya dahulukan, wibawa negara saya mendahulukan. Marwah negara adalah marwah 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini," sambungnya.

Sebelumnya, pembahasan ekspor listrik ke Singapura memang belum menghasilkan kesepakatan, terutama terkait penentuan harga. Dalam keterangannya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026), Bahlil menyatakan kerja sama tetap memungkinkan apabila kedua negara memperoleh keuntungan yang seimbang.

"Untuk Singapura, kita juga akan ekspor, tapi harganya juga harus cengli. Selama itu belum kita bicara tentang win-win, maka saya pikir penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam," ujarnya.

Sebagai pembanding, Bahlil menyebut Indonesia telah menjalin kerja sama kelistrikan dengan Malaysia melalui impor listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang disalurkan melalui Kalimantan.

"Seperti kita melakukan kerja sama antara Malaysia dan Indonesia, itu kan kita juga impor listrik dari Malaysia, PLTA kita lewat Kalimantan. Itu bagus, harganya cengli," ujarnya.

Selain kebijakan kelistrikan, Bahlil menginstruksikan jajaran direktur jenderal Kementerian ESDM agar mengubah jalur pengiriman ekspor sumber daya alam. Komoditas tambang yang ditujukan ke China harus dikirim langsung dari Indonesia tanpa singgah di negara lain.

"Tidak boleh lagi SDA kita sekarang ESDM, kalau kirim barang ke China, ya dari Jakarta langsung ke China, tidak boleh dari Jakarta mampir ke negara 'yang itu'. (Negara itu) hanya stample kemudian dia bilang ini ekspor dari negara dia. Dari mana barang kau!" terang Bahlil.

Ia menilai pengiriman melalui negara perantara membuat negara tersebut memperoleh keuntungan dari pencatatan perdagangan dan penerimaan pajak. Karena itu, ia meminta jajarannya mengubah pola pengiriman yang selama ini digunakan.

"Langsung saja, sudah lama barang kita diolah begini terus, saya ngga bisa diolah olah mereka, ngga bisa, saya sudah perintahkan dirjen," terangnya.

Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi komoditas pertambangan, tetapi juga mencakup ekspor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) yang selama ini dikirim ke Jepang dan Korea.

"Langsung saja, kenapa harus pakai negara lain. mereka dapat pajak, mereka dapat neraca perdagangan. Baru ada bencana sedikit saja sudah gopoh-gopoh kayak apa aja. jangan kirim lagi kesana. Indonesia berdaulat jangan diatur-atur," tegas Bahlil.

Bahlil tidak mengungkapkan secara terbuka negara yang dimaksud sebagai lokasi transit. Namun, ia menyatakan para peserta forum memahami negara yang menjadi sasaran pernyataannya.

"Saya sudah tau wartawan akan tanya ke saya negara mana. Kalian juga tau itu negara, sesuai hati kalian aja. Itu negara jangan mau senangnya saja," tegasnya.

Dalam laporan ANTARA, Bahlil juga menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pengiriman tersebut berkaitan dengan pengamanan pasokan energi dan kepentingan perdagangan nasional.

"Pak Dirjen (direktur jenderal), saya perintahkan lewat forum ini, jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita, kalau kita ekspor, ya lewat transit negara tertentu. Ya, saya nggak mau," ujar Bahlil.

Ia kembali mencontohkan pengiriman komoditas tambang ke China sebagai kegiatan yang harus dilakukan secara langsung dari Indonesia.

"Kirim dari Jakarta langsung ke China, tidak boleh dari Jakarta mampir ke negara yang itu, ya. Hanya stempel, baru dia bilang ini ekspor dari negara dia. Dari mana barang kau? Langsung aja, langsung," ucapnya.

Dalam penjelasan mengenai LNG, Bahlil juga menyoroti keuntungan perdagangan yang diperoleh negara perantara apabila komoditas Indonesia dipasarkan kembali melalui wilayah mereka.

"Kenapa harus pakai negara lain? Mereka yang dapat pajak, mereka yang mempunyai neraca perdagangan. Tetapi baru ada bencana sedikit saja, sudah gopoh-gopoh kayak orang apa aja.

Jadi, jangan lagi kita kirim ke sana. Kita kirim langsung," ujarnya.

Meski kembali diminta menjelaskan negara yang dimaksud, Bahlil tetap tidak menyebutkan nama negara tersebut secara eksplisit.

"Kalau ditanya negara mana, kamu tahu dalam hati kalian sudah itu," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pemerintah mengurangi sebagian pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD) untuk mengamankan kebutuhan energi domestik.

Menurut ANTARA, total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura mencapai sekitar 409,5 MMSCFD dengan sumber pasokan dari Laut Natuna dan Sumatera. Pengurangan tersebut masih berada dalam batas minimum kontrak yang telah disepakati dengan pembeli.

Selain gas pipa, Indonesia juga mengirimkan 148 kargo LNG. Bahlil menyebut sebagian LNG yang dikirim ke Singapura kemungkinan diperdagangkan kembali ke negara lain, meskipun sebagian lainnya digunakan untuk memenuhi konsumsi domestik Singapura.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil kembali menekankan sikap pemerintah terhadap hubungan perdagangan dengan negara lain.

"Jangan mau senangnya saja negara-negara itu. Begitu kita ada sesuatu yang tidak pas, mulai buat gerakan tambahan," ucap Bahlil.