Luhut Tegaskan Pengurangan Ekspor Gas ke Singapura Tak Picu Konflik

Pengurangan ekspor gas alam Indonesia ke Singapura tidak harus menimbulkan ketegangan bilateral, meskipun pemerintah perlu mempertahankan kepentingan nasional dalam kebijakan energi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pandangan tersebut di kantor DEN, Jakarta, Selasa (27/10/2026), setelah membahas persoalan itu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dilansir dari Nasional.

Indonesia mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal unit per day (BBTUD) sejak 24 Oktober 2026. Pemerintah menyatakan kebijakan tersebut masih sesuai dengan ketentuan kontrak pasokan gas yang disepakati kedua negara.

Luhut menilai perbedaan kebijakan energi tidak menjadi alasan bagi Indonesia dan Singapura untuk terlibat dalam konflik. Menurutnya, pemerintah tetap dapat mengambil keputusan secara tegas tanpa memperburuk hubungan dengan negara tetangga.

Dalam keterangannya di kantor DEN, Luhut menyampaikan bahwa perselisihan tidak diperlukan dalam menyikapi pengurangan ekspor tersebut.

"Sebenarnya kita ngapain berkelahi sama Singapura kan enggak ada juga," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Ia menekankan bahwa Indonesia tetap harus memiliki pendirian yang jelas ketika menetapkan kebijakan nasional, termasuk dalam hubungan dengan negara lain. Luhut juga mendorong pemerintah melakukan introspeksi untuk memperbaiki berbagai persoalan di dalam negeri.

"Tapi kita juga sebagai negara harus juga punya posisi yang jelas," ujar Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut turut menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai persoalan tersebut. Ia berharap pandangan Presiden dapat menjadi pertimbangan negara-negara anggota ASEAN, mengingat Prabowo dinilainya sebagai salah satu kepala negara senior di kawasan.

Dalam keterangannya, Luhut menyatakan bahwa Presiden telah memberikan arahan mengenai langkah yang perlu diambil pemerintah.

"Saya kira Presiden sudah memberikan arahan yang jelas," tutur Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pengurangan pasokan gas alam ke Singapura tidak melanggar kontrak yang berlaku. Penjelasan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Bahlil menjelaskan, volume pasokan yang diberikan Indonesia masih berada dalam batas minimum yang telah disepakati kedua negara. Dengan demikian, menurut pemerintah, pengurangan sebesar 31 miliar BBTUD tersebut tidak melewati ketentuan minimum dalam kontrak.

Dalam konferensi pers tersebut, Bahlil menegaskan bahwa batas minimum pasokan yang disepakati belum terlampaui.

"Dari apa yang terjadi ini, kita belum melewati batas minimum," kata Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM.