Jaksa Sebut Silmy Karim Minta Anak Buah Bayar Kuliah S3 Rp 50 Juta

Perkara dugaan pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim turut mengungkap pembayaran biaya pendidikan pribadinya. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (29/10/2026), jaksa menyebut Silmy meminta anak buahnya, Bagus Bramantyo, membayar biaya kuliah S3 di Universitas Brawijaya sekitar Rp 50 juta.

Menurut surat dakwaan yang dibacakan jaksa, pembayaran tersebut dilakukan Bagus pada Desember 2025 atas perintah Silmy. Bagus menjabat sebagai Kepala Subdirektorat di Direktorat Izin Tinggal.

Jaksa mendakwa Silmy melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA dengan nilai keseluruhan Rp 168,9 miliar. Dari perkara tersebut, Silmy disebut memperoleh keuntungan sebesar Rp 1,2 miliar.

Dalam pembacaan surat dakwaan, jaksa menguraikan pembayaran biaya pendidikan itu sebagai salah satu fakta yang berkaitan dengan perkara yang menjerat Silmy.

"Bahwa pada bulan Desember 2025 atas perintah dari Terdakwa, Bagus Bramantyo juga membayar uang untuk kebutuhan perkuliahan S3 Terdakwa di Universitas Brawijaya, dengan jumlah total uang yang dibayarkan oleh Bagus Bramantyo kurang lebih sebesar Rp 50 juta," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).

Selain Silmy, jaksa mendakwa enam orang lainnya terlibat dalam perkara pemerasan tersebut. Mereka adalah Plt Dirjen Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra, serta Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji.

Tiga nama lainnya ialah Bagus Bramantyo, Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, dan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut dugaan pemerasan itu memperkaya para terdakwa dengan nilai yang berbeda. Saffar disebut memperoleh Rp 500 juta, Jaya Saputra Rp 6.532.584.769, Tessar Bayu Setyaji Rp 2.881.871.025, dan Bagus Bramantyo Rp 4.245.542.862.

Jaksa juga menyebut Juniadi Sri Priambudi memperoleh Rp 16.307.366.374, sedangkan Gusti Benardiansyah disebut menerima Rp 50.965.111.560. Seluruh angka tersebut merupakan bagian dari uraian jaksa dalam dakwaan perkara pemerasan izin tinggal WNA.

Selain dakwaan pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang Rp 2,5 miliar dan saham di sejumlah perusahaan sekuritas atas namanya senilai Rp 31,3 miliar. Jaksa menghitung total gratifikasi yang diduga diterima Silmy mencapai Rp 33,8 miliar.

Jaksa mendakwa Silmy melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.