UU PFII Atur Kegiatan dan Batas Usaha Keuangan

Pemerintah menetapkan sejumlah ketentuan khusus bagi perusahaan yang ingin menjalankan aktivitas di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi tersebut mencakup bidang usaha, struktur entitas, mekanisme perizinan, hingga fasilitas bagi pelaku usaha, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Landasan pengaturan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Melalui beleid ini, pemerintah memberikan ruang bagi berbagai aktivitas jasa keuangan sekaligus menetapkan batasan operasional bagi perusahaan yang beraktivitas di kawasan tersebut.

Ragam kegiatan usaha yang diperbolehkan di PFII

Cakupan sektor yang dapat beroperasi di PFII terbilang beragam. Pasal 5 menguraikan sejumlah bidang jasa keuangan yang diperbolehkan, mulai dari aktivitas perbankan hingga pengelolaan investasi. Bidang usaha tersebut meliputi perbankan, asuransi, keuangan syariah, pasar modal, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta modal ventura.

Teknologi finansial, penjaminan, perdagangan komoditas internasional, dan kegiatan usaha bulion juga termasuk di dalamnya. Selain itu, kegiatan trust dan family office serta manajemen investasi turut memperoleh ruang dalam pengaturan kawasan finansial tersebut. Dengan cakupan ini, PFII dapat menjadi tempat beroperasinya berbagai jenis penyedia layanan keuangan.

Ruang lingkup kegiatan yang diizinkan tidak hanya mencakup perusahaan penyedia produk dan layanan keuangan. Undang-undang tersebut juga mengakomodasi profesi yang memberikan layanan pendukung bagi industri keuangan.

Kelompok penyedia jasa pendukung itu terdiri atas akuntan publik, penilai, notaris, konsultan hukum, konsultan keuangan, konsultan pajak, aktuaris, serta ahli syariah.

Bentuk entitas dan ketentuan perizinan

Pengaturan mengenai struktur usaha juga dibuat cukup luas. Berdasarkan Pasal 7, pihak yang ingin beroperasi di PFII tidak harus menggunakan bentuk badan usaha atau badan hukum konvensional. Undang-undang tersebut turut mengakui bentuk entitas lain, termasuk special purpose vehicle (SPV) dan trust. Ketentuan ini menjadi bagian dari kerangka kelembagaan yang disediakan bagi pelaku usaha di kawasan tersebut.

Namun, kesempatan menjalankan kegiatan bisnis di PFII tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh perusahaan. Pasal 68 menetapkan bahwa hanya pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan yang diperbolehkan menjalankan aktivitas di dalam maupun dari kawasan itu. Ketentuan tersebut juga membatasi cakupan kewenangan izin usaha.

Perusahaan yang memperoleh perizinan dari lembaga PFII tidak serta-merta memiliki hak untuk menjalankan aktivitas bisnis di luar kawasan tersebut, tetapi masih di wilayah Indonesia. Pasal 68 ayat (2) secara khusus menegaskan batas kewenangan perizinan tersebut.

"Setiap perizinan yang diterbitkan oleh lembaga PFII tidak memberikan kewenangan kepada pelaku usaha usaha untuk melakukan kegiatan usaha di luar PFII di dalam wilayah NKRI," bunyi Pasal 68 ayat (2).

Larangan kegiatan bagi perusahaan keuangan

Selain menentukan sektor usaha dan persyaratan perizinan, UU Nomor 6 Tahun 2026 juga menetapkan sejumlah pembatasan operasional. Ketentuan mengenai aktivitas yang tidak diperbolehkan tercantum dalam Pasal 8. Salah satu larangan berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat.

Perusahaan yang beroperasi di dalam PFII tidak diperkenankan mengumpulkan dana dari masyarakat yang berasal dari luar PFII di wilayah NKRI, baik menggunakan rupiah maupun valuta asing. Larangan tersebut berlaku untuk penghimpunan dana berbentuk simpanan ataupun instrumen lain yang memiliki sifat serupa. Dengan demikian, aktivitas penghimpunan dana lintas kawasan menjadi salah satu aspek yang dibatasi secara khusus dalam regulasi ini.

Pembatasan berikutnya menyangkut pemasaran produk keuangan. Pelaku usaha di PFII tidak boleh menawarkan produk keuangan kepada masyarakat yang berasal dari luar kawasan tersebut di wilayah NKRI apabila belum memperoleh persetujuan otoritas berwenang.

Persetujuan itu harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, izin beroperasi di PFII tidak dapat digunakan sebagai pengganti persetujuan yang diperlukan untuk menjual produk keuangan di luar kawasan. Regulasi ini juga mengatur penggunaan rekening dalam mata uang rupiah. Pelaku usaha pada prinsipnya dilarang membuka rekening rupiah, kecuali terdapat ketentuan berbeda yang ditetapkan melalui Peraturan Dewan PFII.

Ketentuan lainnya berkaitan dengan pemberian pinjaman. Perusahaan tidak diperbolehkan menyalurkan pinjaman di luar PFII dalam wilayah NKRI, dengan pengecualian untuk pinjaman kepada badan usaha dalam bentuk valuta asing. Di samping larangan yang telah disebutkan, pelaku usaha juga wajib memperhatikan pembatasan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Dewan PFII. Dengan demikian, ruang lingkup operasional perusahaan mengikuti ketentuan khusus yang berlaku di kawasan tersebut.

Adapun konsekuensi atas pelanggaran aturan juga telah dimasukkan dalam undang-undang. Pasal 9 mengatur penerapan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan, sedangkan Pasal 8 menjadi dasar pengaturan pembatasan dan larangan kegiatan usaha di PFII.