Setiawan Dorong Pembiayaan Pendidikan untuk Perluas Akses Kuliah

Belum tercapainya target wajib belajar menjadi salah satu tantangan dalam memperluas kesempatan masyarakat Indonesia menempuh pendidikan tinggi. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Sesditjen Dikti), Prof Dr med. dr Setiawan, menyoroti rata-rata lama studi masyarakat yang baru mencapai 9,5 tahun dalam Diskusi Nasional tentang arah baru pendidikan tinggi dan RUU Sisdiknas, Kamis (22/10/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Menurut Setiawan, kondisi tersebut membatasi jumlah masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Karena itu, pembiayaan pendidikan perlu diperkuat agar target wajib belajar dapat tercapai dan kesempatan mengakses pendidikan tinggi semakin terbuka.

Dalam diskusi tersebut, Setiawan menekankan pentingnya komitmen bersama untuk mendukung pembiayaan pendidikan melalui regulasi baru. Ia menilai pencapaian target wajib belajar 12 tahun perlu menjadi perhatian utama karena rata-rata lama studi saat ini masih berada pada angka 9,5 tahun.

Setiawan menjelaskan bahwa rendahnya rata-rata lama studi berdampak pada peluang masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Ia menyampaikan, "Rata-rata lama studinya hanya 9,5 (tahun), jadi banyak yang sebetulnya tidak bisa, tidak memenuhi syarat untuk pendidikan tinggi. Artinya, kesempatan kita untuk mendapatkan mahasiswa yang lebih besar itu menjadi lebih kecil karena memang tidak bisa lanjut, begitu," ujar Setiawan, Sesditjen Dikti.

Ia kemudian menyoroti pembiayaan sebagai salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam penyusunan undang-undang baru. Menurutnya, dukungan tersebut dibutuhkan untuk membantu memenuhi target pendidikan dasar dan menengah sebelum masyarakat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

"Jadi semangat yang harus semakin didorong dengan undang-undang yang baru ini adalah komitmen kita bersama untuk mendukung pembiayaan pendidikan yang memungkinkan pencapaian target wajib belajar 12 tahun, yang ternyata belum tercapai karena baru 9,5 tahun," ujar Setiawan.

Setiawan juga menegaskan bahwa perluasan akses pendidikan tinggi berkaitan erat dengan pemerataan pendidikan dasar dan menengah. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh kesempatan menyelesaikan pendidikan wajib sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi.

"Nah, ini yang memang sekali lagi menjadi satu kesatuan pendidikan, tidak saja di pendidikan tinggi di ujung, tetapi juga di pendidikan dasar dan menengah agar masyarakat kita punya kesempatan untuk menyelesaikan terlebih dahulu wajib belajarnya," ujar Setiawan.

Ia menyebut kementerian dan lembaga perlu menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, indikator utamanya adalah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, yang dapat menjadi 13 tahun apabila pendidikan anak usia dini (PAUD) turut diperhitungkan.

"Baik itu di dasarnya, menengahnya, tadi untuk indikator kinerja utama adalah wajib belajar 12 atau sekarang akan menjadi 13 tahun, ditambah PAUD," ujar Setiawan.

Selain pemerataan akses, Setiawan menilai pendidikan tinggi tidak semestinya hanya dipandang sebagai jalur menuju pekerjaan. Ia menekankan fungsi pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban, sehingga manfaatnya mencakup aspek yang lebih luas daripada kepentingan ekonomi.

"Dan bagi kami juga tentu akses sebanyak mungkin, tidak selalu dikaitkan dengan pekerjaan, tetapi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Akses pendidikan tinggi untuk membangun peradaban, tidak hanya dari perspektif ekonomi, tetapi juga pada aspek yang lebih luas," ujar Setiawan.

Dalam upaya menjaga mutu pendidikan tinggi, Setiawan turut menyoroti pentingnya standar nasional dan penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Menurutnya, sistem penjaminan mutu perlu diperkuat agar penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dinilai secara konsisten.

"Pada peraturan menteri yang baru itu sangat didorong penguatan SPMI atau sistem penjaminan mutu internal dan juga penguatan data melalui PDDikti yang memang dituntut juga sebagai Pusat Informasi Nasional," ujar Setiawan.

Ia menambahkan bahwa penguatan pusat informasi nasional diperlukan untuk mendukung pengakuan pendidikan tinggi di tingkat global. Data pendidikan yang kuat juga diharapkan memudahkan proses akreditasi serta meningkatkan efisiensi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

"Jadi kalau akan ada proses pengakuan global, syaratnya adalah penguatan Pusat Informasi Nasional. Jadi sebenarnya dua itu. Nantinya, hal tersebut akan memudahkan proses akreditasi sehingga generasi bisa lebih efektif dan efisien serta informasi pendidikan dapat diakses secara terbuka oleh publik," ujar Setiawan.