AS Gunakan Diplomasi Myanmar untuk Akses Logam Tanah Jarang

Persaingan Amerika Serikat (AS) dan China dalam menguasai pasokan mineral strategis mendorong Washington mengubah pendekatannya terhadap Myanmar. Diplomasi perdamaian kini menjadi salah satu cara AS memperluas pengaruh sekaligus membuka peluang akses terhadap cadangan logam tanah jarang di negara tersebut, dilansir dari Internasional.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dan upaya penyelesaian konflik Myanmar mulai dikaitkan dalam strategi luar negeri Washington. Negara itu memiliki sumber daya mineral penting yang selama ini sebagian besar dipasarkan ke China.

Rencana tersebut tercantum dalam dokumen Integrated Country Strategy untuk misi AS di Myanmar yang diterbitkan Departemen Luar Negeri AS. Dokumen ini menghubungkan dukungan terhadap proses perdamaian dengan kesempatan bagi perusahaan Amerika untuk memperoleh akses ke sumber daya mineral Myanmar.

Diplomasi perdamaian dan kepentingan mineral

Cadangan logam tanah jarang Myanmar memiliki nilai strategis karena sebagian besar lokasinya berada di kawasan yang masih terdampak konflik bersenjata. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam membuka akses terhadap sumber daya alam di wilayah itu. Washington menargetkan terciptanya gencatan senjata yang dapat menjadi landasan menuju kesepakatan perdamaian permanen pada 2030.

Untuk mendukung sasaran tersebut, misi AS berencana menyelenggarakan sedikitnya tiga forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Pertemuan tersebut diarahkan untuk menghasilkan kesepakatan maupun usulan kebijakan konkret. Dua persoalan yang menjadi perhatian adalah desentralisasi fiskal atau fiscal federalism serta pembagian wilayah administratif Myanmar.

Kedua agenda itu dipandang memiliki kaitan dengan peluang pemanfaatan kekayaan mineral negara tersebut. Selain kepentingan ekonomi, pembenahan tata kelola wilayah juga diharapkan membantu mengatasi keberadaan pusat penipuan daring.

Dokumen strategi Departemen Luar Negeri AS secara eksplisit menyebut peluang ekonomi yang dapat muncul dari pendekatan tersebut. "Langkah ini akan menciptakan peluang untuk mengakses sumber daya logam tanah jarang Myanmar yang melimpah," demikian salah satu poin dalam dokumen strategi tersebut.

AS mengubah pendekatan terhadap pemerintahan Myanmar

Pendekatan diplomatik tersebut memperlihatkan perubahan arah kebijakan Washington. Sebelumnya, AS lebih mengutamakan isolasi terhadap pemerintahan militer Myanmar setelah terjadinya kudeta pada 2021. Reuters sebelumnya melaporkan bahwa sejumlah pejabat AS telah melakukan komunikasi tertutup dengan pemerintahan sipil nominal Myanmar. Pemerintahan tersebut dipimpin mantan jenderal yang menjadi pelaku kudeta militer 2021.

Pembicaraan itu turut melibatkan Michael Vance, pejabat intelijen tertinggi di Departemen Luar Negeri AS. Komunikasi tersebut menjadi bagian dari perkembangan pendekatan diplomatik Washington terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Myanmar. Kudeta militer pada 2021 telah memicu perang saudara berkepanjangan.

Berdasarkan estimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), konflik tersebut mengakibatkan sekitar 100.000 orang meninggal dunia dan lebih dari 3,5 juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyampaikan bahwa Washington bersedia membuka komunikasi dengan seluruh pihak yang terlibat konflik. Dialog tersebut ditujukan untuk mendorong sejumlah kepentingan strategis Amerika Serikat.

Prioritas yang disebutkan meliputi pemberantasan pusat penipuan daring, peningkatan kondisi usaha bagi perusahaan AS, serta pembentukan proses perdamaian yang mampu menciptakan stabilitas di Myanmar.

Sanksi AS masih berlaku di tengah peluang investasi

Meski komunikasi diplomatik kembali dibuka, Washington belum mencabut seluruh pembatasan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pemerintahan militer Myanmar. Sanksi keuangan masih diberlakukan terhadap Min Aung Hlaing, yang kini menjabat presiden, sejumlah unsur pemerintahan pendukung militer, serta perusahaan yang memiliki hubungan dengan mereka.

Dokumen strategi tersebut belum memberikan penjelasan mengenai kemungkinan pelonggaran sanksi. Persoalan kepatuhan terhadap berbagai pembatasan juga belum diuraikan secara terperinci, padahal hambatan tersebut selama ini membuat investor enggan menanamkan modal di Myanmar.

Situasi ini memperlihatkan bahwa pembukaan jalur komunikasi politik belum otomatis menghilangkan kendala bagi masuknya investasi Amerika. Akses terhadap mineral strategis masih berkaitan dengan kondisi politik, keamanan, dan kebijakan yang berlaku di Myanmar.

Washington membidik perdagangan dan kerja sama keamanan

Selain mengejar peluang dari sektor pertambangan, AS ingin memperbesar penjualan produk ke Myanmar. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi Washington untuk menekan defisit perdagangan dengan negara Asia Tenggara itu. Kedutaan Besar AS menetapkan sasaran sedikitnya tiga kesepakatan komersial atau investasi yang melibatkan perusahaan Amerika.

Setiap kesepakatan ditargetkan memiliki nilai lebih dari US$ 5 juta. Agenda lainnya berkaitan dengan penegakan hukum lintas negara. Washington ingin memperkuat koordinasi untuk membongkar pusat penipuan daring yang menjadikan warga AS sebagai sasaran.

Kerja sama tersebut juga mencakup perluasan upaya pemulangan warga Myanmar dari Amerika Serikat. Dengan demikian, strategi Washington terhadap Myanmar mencakup beberapa kepentingan sekaligus, mulai dari penyelesaian konflik, akses mineral strategis, peningkatan perdagangan, hingga pemberantasan kejahatan daring.