Kemenangan Demokrat Perluas Pengawasan Tarif Trump

Perubahan komposisi kekuatan politik di Kongres Amerika Serikat membuka kesempatan bagi Partai Demokrat untuk memperketat pengawasan kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump. Namun, kemenangan di DPR dan Senat belum cukup untuk memastikan pembatalan tarif impor yang selama ini diterapkan pemerintahannya, dilansir dari Internasional.

Kewenangan eksekutif yang dimiliki presiden menjadi hambatan utama bagi Demokrat. Sebagian besar otoritas penentuan kebijakan perdagangan telah diserahkan Kongres kepada pemerintah, sehingga perubahan kekuatan legislatif tidak otomatis mengubah arah kebijakan tarif.

Melansir Reuters pada Kamis (5/11/2026), Managing Director Kebijakan Perdagangan Ernst & Young Washington Council Blake Harden menilai pergeseran kendali di Kongres kemungkinan tidak memberikan pengaruh besar terhadap agenda perdagangan Trump.

Menurutnya, pemerintah tetap mempunyai ruang yang luas untuk menjalankan kebijakan perdagangan berdasarkan kewenangan yang sebelumnya didelegasikan oleh Kongres.

Demokrat Manfaatkan Kongres untuk Mengawasi Kebijakan Tarif

Meskipun sulit membatalkan kebijakan secara langsung, Demokrat mempunyai sejumlah instrumen untuk memberikan tekanan politik kepada pemerintahan Trump. Salah satunya melalui kewenangan penganggaran lembaga pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemberian konsesi dalam urusan perdagangan.

Pengawasan melalui penyelidikan dan rapat dengar pendapat diperkirakan menjadi salah satu prioritas. Komite-komite perdagangan yang berada di bawah kendali Demokrat dapat digunakan untuk memeriksa pelaksanaan kebijakan perdagangan pemerintah.

Selain itu, partai tersebut berencana meninjau sejumlah undang-undang perdagangan lama yang menjadi landasan Trump dalam mengenakan bea masuk terhadap produk impor.

Salah satu aturan yang menjadi perhatian adalah Section 338 Tariff Act of 1930. Ketentuan yang berusia hampir satu abad tersebut digunakan sebagai dasar penerapan tarif hukuman terhadap barang impor dari Kanada, meskipun sebelumnya belum pernah diterapkan.

Proyeksi terbaru Reuters memperkirakan Demokrat dapat menguasai sedikitnya 235 kursi DPR. Perolehan tersebut memberikan peluang lebih besar untuk memperjuangkan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan perdagangan.

Namun, persetujuan di Senat tetap menjadi persoalan tersendiri. Demokrat memerlukan dukungan sejumlah anggota Partai Republik karena sedikitnya 60 suara dibutuhkan untuk melewati mekanisme filibuster.

Persyaratan menjadi lebih berat apabila Kongres berusaha membatalkan veto presiden. Upaya tersebut membutuhkan dukungan sedikitnya 67 senator dan 290 anggota DPR.

Mantan penasihat hukum Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) pada pemerintahan Joe Biden, Greta Peisch, menilai pengumpulan dukungan lintas partai untuk mengesampingkan veto Trump bukan perkara mudah.

Meski begitu, sejumlah media memperkirakan perolehan Demokrat berpotensi mencapai 258 kursi DPR. Kondisi tersebut membuat peluang mendapatkan dukungan dari sebagian anggota Republik untuk kepentingan tertentu tetap terbuka.

Demokrat Soroti Dampak Tarif terhadap Biaya Hidup

Selain persoalan kewenangan Kongres, perhatian Demokrat juga diarahkan pada beban ekonomi yang muncul akibat kebijakan perdagangan pemerintahan Trump. Partai tersebut menilai tarif impor telah menambah pengeluaran masyarakat ketika membeli kebutuhan sehari-hari maupun bahan bakar.

Richard Neal, perwakilan Demokrat yang diperkirakan kembali memimpin Komite Ways and Means DPR AS, menyampaikan bahwa partainya akan menyiapkan agenda dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Persoalan biaya hidup juga dikaitkan dengan konflik bersama Iran yang dinilai berdampak terhadap pengeluaran pemerintah dan kondisi ekonomi masyarakat.

William Reinsch, penasihat perdagangan nonresiden Center for Strategic and International Studies, melihat banyak persoalan yang dapat dijadikan bahan penyelidikan oleh Demokrat.

Beberapa di antaranya mencakup dugaan pengaruh perusahaan besar dalam proses pemberian pengecualian tarif serta konsekuensi kebijakan perdagangan terhadap keberlangsungan usaha kecil.

Walaupun memiliki berbagai isu untuk diawasi, Demokrat dinilai belum mempunyai rancangan kebijakan perdagangan alternatif yang benar-benar matang. Pembatalan seluruh tarif yang diberlakukan Trump juga belum tentu menjadi sasaran utama partai tersebut.

Sikap Demokrat terhadap tarif selama ini tidak sepenuhnya berlawanan dengan pendekatan Trump. Secara historis, partai tersebut turut mendukung bea masuk untuk menjaga kepentingan industri strategis Amerika Serikat.

Hal itu terlihat ketika mantan Presiden Joe Biden mempertahankan seluruh tarif yang sebelumnya diberlakukan Trump terhadap produk China. Biden bahkan menambahkan bea masuk sebesar 100% untuk kendaraan listrik asal negara tersebut serta mengenakan tarif tinggi terhadap sejumlah barang strategis lainnya.

Trump Tetap Berpeluang Menambah Tarif Impor

Di tengah meningkatnya pengawasan dari Kongres, pemerintahan Trump masih mempunyai kesempatan untuk melanjutkan agenda perdagangan. Kemenangan Demokrat diperkirakan tidak secara langsung menghentikan rencana presiden dalam menerapkan kebijakan tarif tambahan.

Trump masih dapat meneruskan berbagai penyelidikan perdagangan yang sedang berlangsung. Salah satu instrumen yang digunakan adalah investigasi berdasarkan Section 301 untuk menyelidiki praktik perdagangan tidak adil dan persoalan kelebihan kapasitas industri.

Hasil penyelidikan tersebut berpotensi menjadi dasar penerapan tarif tambahan terhadap barang dari China, India, Vietnam, serta lebih dari selusin mitra dagang utama Amerika Serikat lainnya.

Kelly Ann Shaw, mantan penasihat perdagangan Gedung Putih pada periode pertama pemerintahan Trump sekaligus mitra di firma hukum Akin Gump, menilai presiden mempunyai keyakinan kuat terhadap penggunaan tarif sebagai instrumen negosiasi.

Menurut Shaw, Trump memandang bea masuk sebagai sarana untuk memperoleh konsesi dari negara-negara mitra dagang. Kebijakan tersebut juga diperkirakan tetap dipertahankan karena presiden berupaya membangun warisan politiknya.

Namun, efektivitas pendekatan tersebut menjelang berakhirnya masa jabatan Trump masih menjadi pertanyaan. Shaw menilai belum dapat dipastikan apakah negara-negara mitra dagang Amerika Serikat akan tetap bersedia memberikan konsesi melalui perundingan perdagangan.

Sementara itu, Kanada memastikan perubahan kekuatan politik di Washington tidak akan mengubah pendekatannya dalam hubungan dagang bilateral. Menteri Perdagangan Kanada yang menangani hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat, Dominic LeBlanc, menyatakan bahwa Ottawa tetap melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah AS.

Dengan demikian, kemenangan Demokrat berpotensi memperbesar pengawasan legislatif terhadap kebijakan perdagangan Trump, tetapi kewenangan presiden dan persyaratan dukungan politik di Kongres masih menjadi faktor penentu dalam upaya mengubah kebijakan tarif Amerika Serikat.