Apindo Minta Pemerintah Perjelas Aturan PP 28 Tahun 2024

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan perlu memperhatikan kesiapan dunia usaha, kelangsungan rantai pasok, dan perlindungan tenaga kerja. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memberikan masa transisi yang memadai serta kepastian aturan, dilansir dari Nasional.

Penyesuaian regulasi dinilai tidak hanya berdampak pada perusahaan manufaktur, tetapi juga terhadap pemasok bahan baku, distributor, petani, dan pekerja yang bergantung pada kegiatan industri. Karena itu, proses penerapan kebijakan perlu mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan baru.

Joko Baroto dari Dewan Pengurus Nasional Apindo Bidang Ketenagakerjaan menilai perusahaan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan produk, metode produksi, teknologi, dan kompetensi tenaga kerja. Kesiapan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan sebelum perubahan kebijakan diterapkan.

Dalam keterangannya pada Minggu (18/10/2026), Joko menjelaskan bahwa perubahan aturan dapat menimbulkan dampak berantai terhadap berbagai pihak di luar perusahaan manufaktur.

"Dampak perubahan kebijakan juga tidak berhenti pada perusahaan manufaktur. Penyesuaian kegiatan produksi dapat memengaruhi pemasok bahan baku, distributor, petani, hingga pekerja yang menggantungkan penghasilan pada industri terkait," ujar Joko.

Persoalan masa transisi dan dampak terhadap rantai pasok turut dibahas dalam Forum Nalar Kita yang diselenggarakan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM-SPSI). Pembahasan tersebut menyoroti perlunya mempertimbangkan kesiapan perusahaan dan kemungkinan dukungan selama proses penyesuaian.

Perwakilan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMI) menekankan perlunya kebijakan berbasis bukti. Penilaian terhadap tujuan kesehatan masyarakat perlu disertai kajian mengenai konsekuensi regulasi bagi kegiatan usaha dan keberlangsungan rantai pasok.

Pendekatan tersebut menempatkan evaluasi kesehatan masyarakat dan kesiapan industri sebagai dua aspek yang perlu dikaji bersama. Dengan demikian, penerapan ketentuan dapat mempertimbangkan tujuan regulasi sekaligus kondisi pelaku usaha yang harus menjalankannya.

Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia Ali Rido juga menilai aturan turunan dibutuhkan untuk memperjelas pelaksanaan sejumlah ketentuan dalam PP 28/2024. Kejelasan aturan diperlukan agar perusahaan dan pemangku kepentingan memahami kewajiban yang harus dipenuhi secara konsisten.

Ali menegaskan bahwa dasar penetapan kebijakan perlu bertumpu pada kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Dasar kewenangan kita ya berangkat dari kebutuhan nyata di masyarakat, bukan kebutuhan nyata di negara lain," kata Ali.

Menurut Ali, pengalaman negara lain tetap dapat dijadikan bahan referensi. Namun, penerapannya di Indonesia perlu disesuaikan dengan karakteristik industri, kondisi bahan baku, serta keadaan masyarakat setempat.

Pertimbangan tersebut berkaitan dengan kemampuan industri memenuhi standar produk, kebutuhan investasi, dan perubahan proses produksi. Penyesuaian pada aspek-aspek itu berpotensi memengaruhi kebutuhan bahan baku maupun jumlah dan kompetensi tenaga kerja.

Perlindungan pekerja dan industri hasil tembakau

Pengembangan keterampilan menjadi salah satu hal yang disoroti dalam menghadapi perubahan kebutuhan industri. Upaya peningkatan kemampuan melalui upskilling, reskilling, dan new skilling dinilai penting agar pekerja dapat mengikuti perkembangan teknologi serta tuntutan pekerjaan.

Dari kalangan pekerja, PC FSP RTMM Kudus Agus Purnomo meminta agar konsekuensi kebijakan terhadap tenaga kerja ikut diperhitungkan, khususnya bagi mereka yang bekerja di industri hasil tembakau. Perlindungan terhadap pekerja yang mengandalkan penghasilan dari keberlangsungan produksi menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.

Di sisi pengaturan produk tembakau, Pembina Industri Ahli Madya Kementerian Perindustrian Nugraha Prasetyo Yogi menyoroti perlunya mempertimbangkan karakteristik tembakau lokal dalam pembahasan batas nikotin dan tar.

Menurut Yogi, usulan mengenai batas kedua kandungan tersebut masih membutuhkan kajian lanjutan karena berkaitan dengan karakteristik bahan baku tembakau Indonesia. Pelibatan pemangku kepentingan dalam pembahasan berikutnya dinilai penting untuk memahami konsekuensi penerapan ketentuan bagi industri dan petani.

Karakteristik bahan baku menjadi salah satu pertimbangan karena perubahan standar produk dapat berhubungan dengan kegiatan produksi dan posisi petani dalam rantai pasok. Oleh sebab itu, pembahasan batas nikotin dan tar perlu memperhatikan kondisi industri yang menjadi bagian dari penerapan regulasi.

Kepastian cukai untuk perencanaan usaha

Selain standar produk, kepastian kebijakan fiskal turut menjadi perhatian industri hasil tembakau. Yogi menyebut pemerintah sebelumnya telah menerapkan perbedaan perlakuan tarif bagi Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan mempertimbangkan karakter industri yang padat karya.

Dalam pembahasan kebijakan cukai, Yogi menyampaikan permintaan agar pemerintah memberikan ruang kepastian tarif dalam jangka waktu panjang.

"Tetapi kami mengharapkan ada moratorium kenaikan cukai yang panjang, dan punya tarif, punya kebijakan yang multiyears kembali," ujar Yogi.

Menurut Yogi, kepastian tarif untuk beberapa tahun mendatang dapat membantu pelaku industri menyusun rencana kegiatan usaha. Perencanaan jangka panjang tersebut dinilai memberikan ruang yang lebih jelas bagi perusahaan dalam memperkirakan kebutuhan dan menyesuaikan operasionalnya.

"Tarif multiyears itu lebih nyaman bagi industri, karena perencanaannya nanti di masa depan," katanya.