KSPN Usulkan Kenaikan Upah Minimum 2027 Berbeda Tiap Daerah

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengusulkan agar pemerintah menetapkan persentase kenaikan upah minimum 2027 berdasarkan kondisi masing-masing daerah, bukan menggunakan angka yang seragam secara nasional. Dilansir dari Nasional, usulan yang disampaikan Presiden KSPN Ristadi pada Selasa (13/10/2026) tersebut bertujuan menahan pelebaran kesenjangan upah minimum antarwilayah.

Ristadi mengatakan KSPN tengah menyiapkan simulasi usulan kenaikan upah minimum yang dibagi ke dalam sejumlah kategori. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi perbedaan kondisi setiap daerah dalam penetapan kenaikan upah.

Menurut Ristadi, kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan disparitas upah minimum antarwilayah agar kenaikan tahunan tidak semakin memperbesar kesenjangan. Ia menilai penetapan persentase kenaikan yang berbeda menjadi salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam kebijakan upah minimum 2027.

“Secara prinsip kami mau kenaikan upah persentasenya tidak disamakan di seluruh Indonesia,” ujar Ristadi, Presiden KSPN.

Dalam pembahasan formula pengupahan, Ristadi menyatakan KSPN pada prinsipnya dapat menerima formula lama maupun formula baru yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Formula tersebut mencakup inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan indeks tertentu.

Adapun formula baru juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Meski demikian, KSPN masih menunggu aturan turunan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang akan memuat ketentuan mengenai formula pengupahan terbaru.

Ristadi menyebut pembahasan penetapan upah minimum 2027 belum menunjukkan perkembangan signifikan. Menurut dia, draf aturan turunan tersebut belum muncul, meskipun diperkirakan terbit dalam waktu dekat.

KSPN menekankan bahwa penetapan upah minimum tidak cukup hanya berpedoman pada formula kenaikan. Pemerintah juga diharapkan memperhitungkan kesenjangan upah antarwilayah agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi daerah.

“Ini agar laju ketimpangan upah antar daerah bisa ditahan, jangan sampai tahun-tahun berikutnya semakin memperlebar kesenjangan upah antar daerah,” jelas Ristadi.

Dari kalangan pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan belum ada pembahasan khusus mengenai penetapan upah minimum 2027. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengatakan dunia usaha masih menunggu draf resmi Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan.

Bob menyampaikan bahwa pembahasan mengenai kebijakan upah minimum tahun depan belum berjalan. Ketersediaan draf resmi regulasi tersebut masih menjadi hal yang ditunggu oleh kalangan pengusaha.

“Belum ada pembahasan, UU-nya (perlindungan ketenagakerjaan) juga belum tahu kita,” jelas Bob Azam.