APINDO Sebut Pembahasan UMP 2027 Belum Dimulai di Depenas

Pembahasan rekomendasi kebijakan upah minimum provinsi (UMP) 2027 belum memasuki tahap formal di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) karena pembentukan keanggotaan periode baru masih berlangsung. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam menyampaikan informasi tersebut pada Selasa (27/10/2026), dilansir dari Nasional.

Bob menjelaskan, kebijakan pengupahan saat ini masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Apabila ketentuan tersebut digunakan untuk menetapkan UMP 2027, penyesuaian upah akan memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa.

Komponen alfa juga mempertimbangkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kepentingan pekerja dan pengusaha, prinsip proporsionalitas, serta kebutuhan hidup layak (KHL).

Bob menegaskan bahwa pembahasan resmi di Depenas belum berjalan sehingga rekomendasi kebijakan penetapan upah minimum untuk 2027 belum dibahas pada tingkat tersebut.

"Belum terdapat pembahasan formal di tingkat Depenas terkait rekomendasi kebijakan penetapan upah minimum tahun 2027," ujar Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO.

Dalam menentukan penyesuaian upah, APINDO menilai kondisi ekonomi nasional dan daerah perlu menjadi pertimbangan bersama produktivitas pekerja. Kebijakan tersebut juga perlu memperhitungkan daya saing investasi, keberlangsungan usaha, serta kemampuan setiap sektor dalam menyediakan lapangan kerja.

"Penyesuaian upah minimum perlu memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan daerah, produktivitas, daya saing investasi, keberlangsungan dunia usaha, serta kemampuan masing-masing sektor usaha dalam menyerap tenaga kerja," ujar Bob Azam.

Selain mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan, APINDO menyoroti kemungkinan perubahan sistem pengupahan apabila undang-undang ketenagakerjaan yang baru selesai sebelum penetapan UMP 2027. Menurut Bob, perubahan mendasar dalam aturan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menerapkan masa transisi.

Langkah transisi itu dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada pekerja dan pengusaha agar dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan baru. Namun, penerapannya bergantung pada penyelesaian undang-undang tersebut dan perubahan yang dibawanya terhadap sistem pengupahan.

"APINDO pada prinsipnya mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja, namun kebijakan pengupahan perlu tetap mempertimbangkan produktivitas, kondisi ekonomi, daya saing usaha, dan keberlanjutan penyerapan tenaga kerja," ujar Bob Azam.