Angga Dwimas Sasongko Kritik Ketimpangan Insentif Ekonomi Kreatif

Ketimpangan dukungan pemerintah terhadap industri manufaktur dan ekonomi kreatif menjadi sorotan sutradara Angga Dwimas Sasongko dalam World Conference on Creative Economy (WCEE) 2026 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Oktober 2026. Dilansir dari Medcom, Angga menilai kebijakan fiskal Indonesia perlu memberikan dukungan lebih besar terhadap pengembangan kekayaan intelektual dan investasi di sektor kreatif.

Angga menyoroti fasilitas keringanan pajak yang diberikan kepada sektor manufaktur, pengolahan mineral, dan industri padat modal lainnya. Menurut dia, dukungan serupa diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional yang mengandalkan inovasi dan kemampuan manusia.

Dalam pemaparannya, Angga membandingkan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap eksploitasi sumber daya alam dengan upaya menciptakan nilai ekonomi melalui gagasan baru.

"Selama berdekade-dekade, ketahanan ekonomi kita sebagian besar dibangun dengan terus mengeksploitasi apa yang ada di bawah tanah. Kita begitu gemar menggali bumi, menebang hutan, hingga merusak terumbu karang," ujar Angga Dwimas Sasongko.

Ia kemudian menyoroti kecenderungan kebijakan pembangunan yang dinilai lebih berorientasi pada pemanfaatan kekayaan alam daripada penciptaan inovasi berkelanjutan.

"Kita sangat berambisi mengeruk apa yang telah disediakan oleh alam, tetapi kerap kekurangan ambisi untuk menciptakan hal-hal baru yang belum ada," ujar Angga.

Angga juga mempertanyakan perbedaan perlakuan fiskal antara sektor pengolahan mineral dan industri kreatif. Menurut dia, fasilitas investasi yang tersedia bagi sektor padat modal dapat menjadi acuan untuk menyusun dukungan serupa bagi pengembangan kekayaan intelektual.

"Jika kita mampu memanfaatkan kebijakan fiskal untuk menarik investasi di sektor mineral, mengapa kita tidak tergerak melakukan hal memberikan hal yang sama untuk mendorong investasi pada pengembangan kekayaan intelektual dan ekonomi kreatif nasional?" tanya Angga.

Di sisi lain, Angga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan insentif berupa potongan pajak sebesar 50% untuk penayangan film Indonesia. Namun, ia menilai kebijakan daerah tersebut belum cukup untuk menggantikan strategi nasional yang terintegrasi.

"Ini adalah awal yang baik, namun inisiatif dari satu daerah belum cukup untuk menjadi strategi nasional. Kita membutuhkan kebijakan yang lebih luas dan tersistematisasi," ujar Angga.

Persoalan lain yang disoroti adalah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, yang memungkinkan kekayaan intelektual atau intellectual property dijadikan agunan pinjaman perbankan. Angga menilai akses terhadap skema pembiayaan tersebut masih sulit bagi pelaku industri kreatif, meskipun regulasi itu telah berjalan selama beberapa tahun dan memiliki proyek percontohan.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan komersial suatu karya tidak serta-merta menjamin kemudahan memperoleh pembiayaan untuk proyek berikutnya.

"Seorang pembuat film mungkin saja memiliki warisan waralaba film yang sukses secara komersial, tetapi hal itu tidak otomatis memudahkan pihak perbankan dalam membiayai proyek berikutnya," ujar Angga.

Sebagai pendiri rumah produksi Visinema, Angga menekankan pentingnya ekosistem pendukung agar talenta kreatif Indonesia mampu bersaing di pasar global. Ia menilai keberhasilan industri kreatif di negara lain berkaitan dengan keselarasan kebijakan ekonomi dan tujuan pengembangan industrinya.

"Negara-negara yang berhasil membangun industri kreatif berskala besar tidak hanya menunggu keberhasilan para talenta, melainkan menyelaraskan kebijakan ekonomi mereka dengan ambisi industrinya," tegas Angga.

Menurut Angga, peran pemerintah bukan mengambil alih proses penciptaan karya, melainkan menyediakan kondisi yang memungkinkan industri kreatif berkembang.

"Para kreator tidak meminta pemerintah untuk membuatkan karya bagi mereka. Mereka hanya membutuhkan pemerintah yang mampu menciptakan kondisi agar karya mereka dapat tumbuh dan berkembang," pungkas Angga.