Abdullah Dorong Pembentukan UU Antiperundungan Anak

Kasus kematian dua anak yang diduga menjadi korban perundungan di Pemalang, Jawa Tengah, dan Surabaya, Jawa Timur, mendorong DPR RI mengkaji penguatan perlindungan anak. Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan kajian serius mengenai pembentukan undang-undang khusus antiperundungan untuk memperbaiki pencegahan dan penanganan kasus.

Dilansir dari Detikcom, Muhammad Hasbi Al-Aqib, siswa SDN 1 Kebondalem, Pemalang, meninggal dunia pada 30 September 2026 ketika hendak dibawa kembali ke rumah sakit. Siswa berusia 7 tahun tersebut diduga menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya.

Kasus lainnya menimpa Z, anak berusia 10 tahun di Rungkut, Surabaya, yang meninggal dunia di teras rumah pada 12 September 2026. Anak penyandang Down syndrome tersebut juga mengalami cerebral palsy, kelainan jantung bocor, dan katarak yang membuatnya tidak bisa berjalan, berbicara, atau melihat.

Menurut informasi dalam laporan Detikcom, Z diduga mengalami penganiayaan oleh dua anak tetangganya yang berusia 10 dan 8 tahun. Kedua kasus tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai efektivitas perlindungan anak dari perundungan.

Abdullah, yang akrab disapa Abduh, menilai rentetan kasus tersebut menunjukkan perlunya perubahan serius dalam sistem pencegahan. Ia menekankan bahwa penanganan tidak semestinya baru dilakukan setelah anak mengalami dampak serius.

"Menurut saya, ini sudah darurat perundungan anak dan diperlukan pembenahan radikal. Sudah ada anak yang meninggal dunia dalam kasus dugaan perundungan, bahkan ada korban yang mengalami dampak fisik serius. Kita tidak boleh terus-menerus bereaksi setelah ada korban," ujar Abdullah.

Anggota Komisi III DPR RI tersebut mengusulkan evaluasi terhadap kecukupan peraturan yang berlaku. Menurutnya, kajian undang-undang khusus diperlukan untuk mengidentifikasi celah regulasi dan menentukan bentuk perlindungan yang dibutuhkan.

"Saya terpikir, apakah Indonesia perlu memiliki undang-undang antiperundungan tersendiri? Undang-undang itu bisa mengatur berbagai aspek, mulai dari cakupan perlindungan, kewajiban setiap pemangku kepentingan, sanksi, pengawasan, hingga pemulihan korban," ujar Abdullah.

Abduh menilai pembahasan aturan khusus perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di lapangan, terutama jika kebijakan tersebut dapat memperkuat perlindungan anak. Ia juga menekankan pentingnya peran negara dalam mencegah kejadian serupa.

"Tidak boleh ada anak yang kehilangan masa depannya karena perundungan terus berulang sementara kita terlambat melakukan pembenahan. Negara harus hadir, bukan hanya setelah ada korban, tetapi juga melalui sistem pencegahan dan penanganan yang benar-benar berjalan," ujar Abdullah.

Sebagai anggota Badan Legislasi DPR RI, Abdullah turut menyoroti perlunya evaluasi terhadap sistem pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan keluarga, sekolah, serta kelompok teman sebaya. Ketiga lingkungan tersebut dinilai perlu diperiksa untuk mengetahui efektivitas program yang sudah berjalan.

"Ketiga bidang ini harus dievaluasi untuk mengetahui efektivitas program penanganan perundungan selama ini. Hasil evaluasi tersebut harus menjadi masukan untuk memperbaiki penanganan perundungan sesuai dengan dinamika dan fakta yang berkembang di lapangan," ujar Abdullah.

Abduh juga menyoroti masih adanya pihak yang belum memahami konsep dan penerapan pencegahan serta penanganan perundungan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, gerakan antiperundungan dinilai belum terintegrasi secara memadai di lingkungan keluarga, sekolah, dan pertemanan.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu dibenahi agar penanganan tidak hanya mendapat perhatian ketika sudah ada korban. Ia meminta pola respons yang berulang tanpa perbaikan sistem dihentikan.

"Jangan sampai kita baru ramai-ramai bicara perundungan setelah ada anak menjadi korban. Setelah itu, semua kembali seperti biasa, sampai muncul kasus berikutnya. Pola seperti ini harus dihentikan dan diperbaiki," ujar Abdullah.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyampaikan rencana pertemuan lintas komisi untuk membahas langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia mengunjungi kediaman keluarga Aqib dan dikutip dari YouTube TVR Parlemen pada 15 Oktober 2026.

Esti mengatakan pembahasan akan mencakup tanggung jawab berbagai pihak dalam mencegah dan menangani perundungan, termasuk guru, kepala sekolah, serta pemerintah daerah.

"Kami akan mencermati terlebih dahulu. Bahkan, kami juga berencana bertemu bersama dengan perwakilan lintas komisi untuk memperkuat langkah yang harus dilakukan supaya kejadian ini tidak boleh terjadi lagi di mana pun. Termasuk bagaimana membahas tugas guru, sejauh mana tanggung jawab kepala sekolah, dan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah," ujar MY Esti Wijayati.

Ia juga mengingatkan agar keputusan yang diambil tidak mengesankan bahwa kasus tersebut tidak memerlukan penanganan serius. Menurut Esti, tanggung jawab pihak terkait perlu menjadi bagian dari pembahasan bersama.

"Jangan sampai justru memberikan keputusan-keputusan yang mengesankan bahwa kasus ini tidak ada atau tidak menyadari bahwa persoalan ini seharusnya ditangani dengan cukup serius dan mungkin menjadi tanggung jawab mereka," ujar MY Esti Wijayati.