WALHI Desak Pemerintah Perkuat Pengawasan Karhutla

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga perusahaan pemegang konsesi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti pentingnya pembagian tanggung jawab untuk memperkuat pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran, sebagaimana dilansir dari Detik Travel. Umi Ma'rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, menilai penanganan karhutla tidak akan berjalan optimal apabila hanya dibebankan kepada satu instansi.

Setiap pihak perlu menjalankan kewenangannya, baik dalam mencegah kebakaran, mengawasi penggunaan lahan, maupun menindak pelanggaran yang terbukti terjadi. Menurut Umi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perusahaan yang mengelola konsesi harus mengambil peran sesuai tanggung jawab masing-masing. Koordinasi diperlukan agar upaya pencegahan dan penegakan hukum dapat berjalan beriringan.

Dalam pernyataannya yang dikutip pada Senin (19/10/2026), Umi menyampaikan bahwa Presiden perlu memastikan koordinasi antarkementerian dan lembaga berjalan efektif.

"Presiden perlu memastikan kementerian dan lembaga bekerja secara terpadu, menindaklanjuti laporan secara serius, serta menetapkan target pencegahan yang terukur," kata Umi. Pengawasan terhadap wilayah yang rentan terbakar menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat. Perhatian terutama diarahkan pada kawasan perkebunan dan lahan konsesi perusahaan yang memiliki risiko kebakaran tinggi.

Pemerintah perlu memastikan setiap pemegang izin memenuhi kewajiban pencegahan, termasuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memadamkan api. Pemeriksaan berkala juga diperlukan untuk mengetahui apakah kewajiban tersebut telah dijalankan. Umi menekankan bahwa intensitas pengawasan perlu mempertimbangkan tingkat kerawanan serta catatan kebakaran di suatu wilayah.

"Pengawasan seharusnya dilakukan secara berkala, terutama terhadap konsesi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi atau riwayat kebakaran," ujarnya. Selain pengawasan lapangan, penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar juga menjadi bagian penting dari penanganan karhutla. Tanggung jawab tersebut melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, aparat keamanan, serta pemerintah daerah.

Pembagian tugas dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2020

Pembagian kewenangan penanganan karhutla telah diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020. Aturan ini mencakup tugas kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan kepala daerah dalam pencegahan, pemadaman, serta penegakan hukum.

Pelaksanaan instruksi tersebut menitikberatkan koordinasi antarlembaga dan penguatan langkah pencegahan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyelaraskan pelaksanaan kebijakan agar penanggulangan kebakaran berlangsung secara terpadu. Kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan bertugas menyelaraskan kebijakan penanganan karhutla.

Tanggung jawabnya juga meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program oleh kementerian serta lembaga terkait. Di sisi pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup bertanggung jawab membina serta mengawasi kebijakan gubernur dan bupati/wali kota. Menteri Dalam Negeri juga memastikan tersedianya anggaran penanganan karhutla yang memadai dalam APBD.

Peran kementerian, aparat, dan BNPB

Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan memiliki tugas meningkatkan patroli Polisi Kehutanan serta mengawasi kepatuhan perusahaan dalam menyediakan fasilitas pencegahan kebakaran. Keduanya juga menjalankan penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing.

Penindakan tersebut mencakup sanksi administratif, proses pidana, dan koordinasi pemulihan lahan setelah kebakaran. Dengan demikian, penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada pelanggaran dan dampak pascakebakaran. Panglima TNI bertugas mengerahkan personel untuk membantu BNPB memadamkan api dan melakukan patroli di kawasan hutan. Prajurit yang terbukti melakukan pembiaran atau persekongkolan terkait karhutla juga dapat dikenai sanksi berat.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab mengerahkan personel Polri untuk mendukung operasi pemadaman dan meningkatkan patroli. Kapolri juga harus memperkuat penegakan hukum serta menjatuhkan sanksi kepada anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana terkait karhutla. Kepala BNPB menjalankan fungsi komando dan koordinasi, menyediakan dukungan pendanaan, serta menyiagakan peralatan pemadaman darat dan udara bagi daerah. BNPB juga bekerja sama dengan TNI, Polri, dan masyarakat untuk mendukung pemulihan sosial-ekonomi setelah bencana.

Dukungan informasi cuaca dan kondisi kebakaran menjadi tanggung jawab Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Informasi mengenai titik panas, sebaran asap, serta tren cuaca dan musim disampaikan kepada Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, dan BNPB untuk membantu pelaksanaan operasi pemadaman.

Tanggung jawab gubernur dan pemerintah kabupaten atau kota

Di tingkat provinsi, gubernur bertindak sebagai komandan satuan tugas penanganan karhutla. Gubernur juga diwajibkan mengalokasikan anggaran melalui APBD, menyusun peraturan daerah, serta memberikan sanksi kepada pengusaha yang melanggar ketentuan.

Perkembangan penanganan karhutla di wilayah provinsi harus dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta BNPB. Pelaporan tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pada tingkat kabupaten dan kota, bupati serta wali kota memimpin operasi penanganan kebakaran sebagai komandan satuan tugas di wilayah masing-masing.

Mereka juga bertanggung jawab memastikan ketersediaan anggaran dalam APBD dan menyusun peraturan daerah yang berkaitan dengan penanganan karhutla. Selain mengoordinasikan operasi, kepala daerah tersebut harus memberikan sanksi kepada pelaku usaha di sektor kehutanan dan pertanian yang tidak memenuhi kewajiban penanganan karhutla. Pembagian tugas dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2020 menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian penting dari upaya pencegahan, penindakan, dan pengendalian kebakaran.