BPGMN Targetkan Penuhi Kebutuhan 7000 Sumur Bor pada 2027

Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menargetkan pemenuhan kebutuhan hampir 7.000 sumur bor hingga 2027 untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini mencakup pembangunan infrastruktur baru dan perbaikan fasilitas yang rusak di wilayah rawan kebakaran, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menjelaskan, kebutuhan tersebut berasal dari hasil identifikasi di sejumlah kawasan rawan karhutla. Pemeriksaan menemukan infrastruktur sumur bor dengan kondisi beragam, mulai dari fasilitas yang masih berfungsi hingga yang mengalami kerusakan ringan dan lokasi yang belum memiliki sumur bor.

Sriyanto menyampaikan target penyelesaian pembangunan dan perbaikan seluruh kebutuhan sumur bor tersebut pada 2027 saat ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu (21/10/2026).

"Jadi kita di tahun 2027 harapan kita semua kebutuhan sumur bor itu bisa kita selesaikan. Yaitu jumlahnya yang sudah kita identifikasi hampir 7.000 sumur bor," ujar Sriyanto, Wakil Kepala BPGMN.

Untuk mempercepat pekerjaan, BPGMN berencana mengerahkan berbagai sumber daya, termasuk personel TNI. Menurut Sriyanto, lembaganya telah berkomunikasi dengan batalyon zeni konstruksi (Yonzipur) yang memiliki personel dan peralatan untuk mendukung pekerjaan konstruksi, termasuk pembangunan sumur bor.

Selain sumur bor, BPGMN menargetkan pembangunan dan perbaikan sekat kanal serta timbunan kanal selesai pada pertengahan 2028. Sriyanto menjelaskan, infrastruktur tersebut diperlukan untuk membantu mempertahankan ketersediaan air di lahan gambut, terutama saat musim kemarau.

BPGMN juga berharap keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) dapat mempercepat penyediaan dan perbaikan infrastruktur pengelolaan air tersebut.

Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan pengerahan seluruh sumber daya yang tersedia untuk menangani karhutla. Perhatian khusus diarahkan pada lahan gambut karena kebakaran di kawasan tersebut lebih sulit dipadamkan.

"Semua dikerahkan untuk segera bisa melakukan pemadaman api, terutama di lahan-lahan gambut yang memang itu satu lahan yang sangat sulit untuk bisa dipadamkan," ujar Satyawan Pudyatmoko, Kepala BPGMN.

Menurut Satyawan, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mencakup pencegahan melalui pengelolaan ekosistem gambut. Salah satu upayanya adalah memastikan infrastruktur pengelolaan air di kawasan konsesi berfungsi sebagaimana mestinya.

BPGMN telah meminta arahan Menteri Kehutanan mengenai data perizinan usaha yang berada di kawasan dengan ekosistem gambut. Berdasarkan data awal yang disampaikan Satyawan, terdapat sekitar 80 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) di kawasan tersebut.

BPGMN akan menganalisis data perizinan dan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan infrastruktur serta kemungkinan pelanggaran dalam pengelolaan gambut.

"Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, hasil pengamatan tersebut dapat disampaikan kepada kementerian terkait untuk ditindaklanjuti," tegas Satyawan.