UU Ketenagakerjaan Beri Pesangon Pekerja Alih Daya

UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR RI pada Selasa (6/10/2026) memberi hak pesangon bagi pekerja alih daya serta membatasi jenis pekerjaan outsourcing. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari perubahan aturan hubungan kerja, dilansir dari Nasional.

Menurut Said Iqbal, besaran pesangon pekerja alih daya dihitung berdasarkan masa kerja. Ia mencontohkan pekerja dengan hubungan kerja hingga empat tahun berpotensi memperoleh pesangon setara empat bulan upah.

"Kelebihan undang-undang yang baru, si pekerja kontrak atau tadi saya sebut pekerja alih daya, sekarang dapat pesangon," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2026).

Said menjelaskan masa kontrak dapat berlangsung melalui tahapan perpanjangan sesuai ketentuan yang disebutkannya. Rincian nilai pesangon tetap mengacu pada undang-undang dan aturan pelaksanaannya.

"Pekerja kontrak alih daya berarti dia adalah empat tahun atau empat bulan upah, karena kan tadi dua tahun pertama kontrak, diperpanjang sekali maksimal satu tahun, diperpanjang sekali lagi yang kedua satu tahun," jelas Said Iqbal.

Selain mengatur pesangon, UU Pelindungan Ketenagakerjaan membatasi pekerjaan yang dapat dialihdayakan menjadi empat jenis, menurut Said Iqbal. Jenis tersebut mencakup katering atau penyedia makanan, petugas keamanan, petugas kebersihan, serta pengemudi.

Pembatasan itu mengatur penggunaan tenaga alih daya pada pekerjaan tertentu. Said menilai ketentuan baru tersebut memberi perlindungan lebih baik dibandingkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja.

DPR RI sebelumnya membahas revisi regulasi ketenagakerjaan dengan melibatkan serikat pekerja dan pengusaha. Pemerintah juga menghimpun masukan melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian UMKM.

Masukan tersebut dirumuskan dalam Daftar Inventarisasi Masalah dan diserahkan kepada DPR pada Senin (14/9/2026). Pemerintah dan DPR kemudian menyepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam rapat Komisi IX DPR pada Senin (5/10/2026).

RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (6/10/2026), mencakup ketentuan tentang perlindungan pekerja alih daya, hak pesangon, dan pembatasan pekerjaan yang dapat dialihdayakan.