KSPI Soroti Tiga Pasal Ambigu dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Implementasi Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru saja disahkan masih menyisakan sejumlah catatan dari kelompok buruh, seperti dilansir dari Nasional. Meski sebagian besar aspirasi pekerja dinilai sudah terakomodasi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengidentifikasi adanya aturan yang berpotensi merugikan tenaga kerja. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa terdapat tiga poin utama yang membutuhkan kejelasan formula pelaksanaannya.

Poin kritis pertama berkaitan dengan mekanisme penangguhan pembayaran upah minimum bagi unit usaha yang mengklaim diri tidak mampu.

Said menilai indikator kondisi tidak mampu tersebut belum dirumuskan secara terukur, termasuk mengenai durasi kerugian serta batas waktu penangguhan yang diizinkan. Format perundingan bipartit juga dianggap belum sepenuhnya menjamin posisi tawar pekerja saat berhadapan dengan kebijakan manajemen perusahaan.

"Memang dalam undang-undang dibilang bipartit (melibatkan pengusaha dan serikat pekerja). Namun, serikat buruh saja belum tentu bisa menolak keinginan perusahaan yang ingin menangguhkan membayar upah minimum," katanya dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2026). Selain masalah kriteria, undang-undang baru ini juga disorot karena belum mencantumkan amar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan penangguhan upah sebagai skema utang perusahaan.

"Nah di undang-undang yang baru ini kan belum mengadopsi keputusan MK tersebut," ujarnya.

Aturan Pemagangan dan Pembatasan Jam Kerja

Poin kedua yang menjadi perhatian serikat buruh adalah regulasi mengenai program pemagangan dengan durasi maksimal enam bulan.

Skema yang ditempatkan sebagai pelatihan kerja ini dikhawatirkan menjadi celah bagi korporasi untuk menggantikan skema pekerja alih daya (outsourcing) yang telah dibatasi. Guna mencegah penyalahgunaan, Said mendorong regulasi turunan membatasi alokasi waktu kerja bagi peserta magang agar berbeda dengan karyawan tetap. "Harusnya ada syarat pemagangan itu tidak boleh 40 jam seminggu, misal 20 jam seminggu," imbuhnya.

Pembedaan status ini dinilai krusial karena peserta magang tidak memiliki hak atas upah minimum, melainkan hanya menerima uang saku, makan, dan transportasi.

Sanksi Ketat untuk Cadangan Pesangon

Poin ketiga menyoroti skema cadangan pesangon yang mengharuskan pengusaha menyisipkan iuran dana terpisah pada lembaga yang ditunjuk pemerintah. Walaupun skema terpisah dari aset perusahaan ini dinilai memberi kepastian lebih baik, pihak buruh mempertanyakan kejelasan teknis penanganan jika nilai kesepakatan pesangon melebihi akumulasi dana cadangan.

Penegakan aturan juga memerlukan instrumen sanksi hukum yang tegas bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban pembayaran iuran tersebut. "Takutnya jadi macan kertas. Pasal-pasalnya bagus, baik, lebih bagus dari Undang-Undang Cipta Kerja, tapi dia menjadi macan kertas kalau enggak ada sanksinya," kata Said.