Pemerintah Sahkan UU Ketenagakerjaan Baru Larang Penahanan Ijazah Pekerja

Pemerintah dan DPR resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan baru yang memuat larangan penahanan ijazah serta dokumen pribadi pekerja pada proses rekrutmen di Jakarta, Selasa (6/10/2026), dilansir dari Detikcom. Regulasi ini mempertegas kepastian hukum dalam proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja untuk semua tingkatan pendidikan, mulai dari lulusan SMA/SMK hingga jenjang sarjana. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan penegasan terkait poin krusial dalam aturan anyar tersebut di hadapan wakil rakyat.

"Kepastian larangan atas penahanan ijazah dan dokumen pribadi lainnya dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja," kata Yassierli dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Jakarta, Selasa (6/10/2026), dikutip dari detikFinance.

Selain masalah dokumen, aturan ini melarang perusahaan menetapkan syarat diskriminatif seperti kriteria penampilan, tinggi badan, maupun status pernikahan. Ketentuan tersebut melengkapi Surat Edaran Nomor M/5/HK.04/V/2025 yang telah diterbitkan sejak tahun lalu. Penguatan prinsip kesetaraan ini mendapat tanggapan positif dari kalangan akademisi yang menilai kebijakan tersebut dapat memberikan keuntungan strategis bagi dunia usaha.

Pakar Ekonomi Ketenagakerjaan IPB University, Dr Tanti Novianti, memberikan pandangannya mengenai dampak positif kesetaraan akses kerja bagi perusahaan. "Di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis, perusahaan yang mampu membuka akses kerja bagi semua kalangan, tanpa memandang usia, gender, disabilitas, tentunya akan mendapatkan keuntungan strategis, yakni reputasi yang lebih baik, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beragam hingga loyalitas tenaga kerja yang tinggi," jelasnya, dikutip dari laman resmi IPB University.

UU Ketenagakerjaan baru juga memuat jaminan keselamatan kerja, perlindungan magang, pengawasan ketenagakerjaan, hingga pengaturan dana cadangan pesangon serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK.