UU Ketenagakerjaan Beri Pesangon bagi Pekerja Outsourcing

UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR pada 6 Oktober 2026 memberi hak pesangon kepada pekerja outsourcing saat terkena PHK. Aturan ini juga membatasi alih daya pada empat jenis pekerjaan, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan besaran pesangon dihitung berdasarkan masa kerja pekerja.

“Sekarang pekerja alih daya dapat pesangon,” kata Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Menurut Said Iqbal, masa kontrak pekerja outsourcing dalam aturan baru maksimal empat tahun. Kontrak awal berlaku hingga dua tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing maksimal satu tahun.

Pekerja yang menjalani masa kontrak penuh berpotensi memperoleh pesangon hingga empat bulan upah ketika terkena PHK, berdasarkan ketentuan masa kerja dalam aturan tersebut.

Aturan baru juga menetapkan empat pekerjaan yang dapat dialihdayakan, yakni catering, sekuriti, cleaning service, dan driver.

Said Iqbal menilai ketentuan tersebut memberikan perlindungan lebih baik dibandingkan aturan sebelumnya dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan hasil revisi aturan ketenagakerjaan yang dilakukan DPR untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan dunia kerja, sekaligus memperkuat perlindungan pekerja dan kepastian bagi pengusaha.

Dalam pembahasannya, pemerintah dan DPR menampung masukan dari serikat pekerja maupun pengusaha. Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian UMKM kemudian merumuskan masukan tersebut dalam Daftar Inventarisasi Masalah.

Daftar Inventarisasi Masalah itu diserahkan kepada DPR pada 14 September 2026. Pemerintah dan DPR menyepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam rapat Komisi IX DPR pada 5 Oktober 2026.

RUU tersebut kemudian disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR pada 6 Oktober 2026.