Trump Batalkan Sanksi dan Tarif AS Terkait Rusia

Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan sanksi dan tarif utama yang berkaitan dengan Rusia melalui perintah eksekutif yang dirilis Gedung Putih pada Jumat, 16 Oktober 2026. Kebijakan tersebut mencakup bea masuk barang Rusia dan sanksi terhadap pihak yang membeli minyak serta gas negara itu, beberapa hari sebelum ketentuan baru mulai berlaku, dilansir dari Internasional. Keputusan ini membatalkan penerapan aturan yang dirancang untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Moskow atas invasi ke Ukraina sejak 2022.

Undang-undang tersebut sebelumnya memungkinkan pengenaan tarif hingga 100% terhadap barang dari lima negara pengimpor minyak mentah atau gas Rusia terbesar. Ketentuan itu juga mencakup negara yang dengan sengaja membeli minyak atau gas Rusia setelah 30 hari sejak undang-undang disahkan, serta negara yang termasuk lima pihak teratas yang membantu Rusia menghindari sanksi. Perintah eksekutif Trump menetapkan bahwa pengecualian akan tetap berlaku sampai dirinya atau pejabat seniornya memutuskan perlunya tindakan lanjutan.

Trump menandatangani Undang-Undang Sanksi terhadap Rusia dan Iran atas nama Lindsey O. Graham pada pertengahan September 2026. Dalam perintah eksekutif tersebut, ia menyatakan telah memberi tahu Kongres bahwa pengecualian sanksi sesuai dengan kepentingan nasional Amerika Serikat.

Keputusan Washington mendapat tanggapan keras dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy. Dalam unggahan di platform X pada Sabtu, 17 Oktober 2026, Zelenskiy menilai pelonggaran tekanan ekonomi terhadap Rusia berpotensi memperkuat posisi Presiden Rusia Vladimir Putin. “Penghentian sanksi AS, pelonggaran tekanan terhadap pihak agresor, serta imbalan finansial bagi Putin—semua ini hanya akan mendorongnya untuk terus melancarkan serangan. Kita tidak boleh menyerah,” ujar Volodymyr Zelenskiy.

Zelenskiy juga menyebut Rusia menyerang lebih dari 15 lokasi pembangkit dan transmisi listrik di Ukraina pada Jumat. Ia menegaskan bahwa upaya mengakhiri perang harus dilanjutkan tanpa memberikan kesempatan kepada Moskow untuk memperpanjang konflik. “Kita harus terus berupaya untuk mengakhiri perang ini. Mengakhirinya, bukan justru memberikan alasan bagi Putin untuk terus melanjutkannya tanpa batas waktu,” ujar Volodymyr Zelenskiy.

Keputusan Trump juga memicu kritik dari anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat yang mewakili Virginia, Don Beyer. Ia menilai pengecualian tersebut bertentangan dengan tujuan Kongres yang mengesahkan undang-undang untuk menghukum Rusia atas perang di Ukraina. “Penyerahan diri Trump yang terbaru kepada Putin sekali lagi mengkhianati mitra kita di Ukraina dan mengabaikan niat jelas Kongres dalam undang-undang yang dirancang untuk menghukum Rusia atas perang agresi ilegalnya,” ujar Don Beyer. Trump sebelumnya juga menghadapi kritik dari sejumlah senator, termasuk anggota Partai Republik, terkait kesepakatan pasokan diesel Rusia. Dalam kesepakatan itu, Trump menyetujui pencabutan sanksi terhadap ekspor Rusia, sementara Moskow berkomitmen memasok diesel ke pasar global untuk membantu menurunkan harga bahan bakar.

Para anggota parlemen yang menentang kesepakatan tersebut menilai pelonggaran sanksi dapat membantu membiayai perang Rusia. Sementara itu, utusan investasi Putin, Kirill Dmitriev, menyambut keputusan Trump dan menilai undang-undang yang dibatalkan itu berpotensi menghentikan seluruh kerja sama ekonomi antara Rusia dan Amerika Serikat.

China dan India, dua pembeli utama minyak Rusia, sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran mengenai rancangan sanksi tersebut. Beijing menentang penerapan yurisdiksi ekstrateritorial tanpa dasar hukum internasional, sedangkan India memperingatkan Washington bahwa tarif baru dapat memengaruhi hubungan bilateral. Menurut para analis yang dikutip dalam laporan tersebut, keputusan Trump berisiko mendorong kenaikan harga minyak. Kebijakan itu diumumkan beberapa minggu sebelum pemilihan paruh waktu Amerika Serikat, ketika Partai Republik berupaya mempertahankan keunggulan tipis di kedua kamar Kongres.