Senator AS Desak Trump Batalkan Kesepakatan Diesel Rusia

Sebanyak 12 senator Amerika Serikat, termasuk enam anggota Partai Republik, mendesak Presiden Donald Trump membatalkan kesepakatan diesel dengan Rusia pada Selasa 13/10/2026. Dilansir dari Internasional, desakan itu muncul menjelang keputusan sanksi baru terhadap Moskow atas perang Ukraina.

Para senator menilai pelonggaran ekspor diesel Rusia dapat memberi tambahan pendapatan bagi pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Mereka juga menyebut langkah tersebut tidak memberikan manfaat berarti bagi masyarakat AS.

Dalam surat kepada Trump, para senator memperingatkan dampak keamanan dari kebijakan tersebut di tengah konflik Ukraina.

"Memberikan kemampuan kepada Moskow untuk menjual diesel Rusia secara bebas di pasar global merusak kepentingan keamanan Amerika dan merupakan pengkhianatan terhadap rakyat Ukraina, yang terus mempertahankan diri dari perang ilegal dan mematikan yang dilancarkan Putin," ujar para senator AS dalam surat tersebut.

Surat itu ditandatangani enam senator Partai Republik dan enam senator Partai Demokrat. Enam senator Republik yang tercantum adalah Mitch McConnell, Thom Tillis, Susan Collins, Alan Armstrong, Lisa Murkowski, dan John Cornyn.

Para senator juga meminta kesepakatan tersebut dihentikan karena dianggap bertentangan dengan kepentingan AS dan sekutunya.

"Kesepakatan ini merupakan hadiah bagi pihak yang menjadi lawan kita dan pengkhianatan terhadap sekutu-sekutu kita; kesepakatan ini harus dibatalkan," ujar para senator AS dalam surat tersebut.

Trump sebelumnya mengumumkan pencabutan sanksi terhadap ekspor diesel Rusia pada Jumat 9/10/2026. Ia menyebut Rusia akan memasok lebih dari 300.000 metrik ton atau sekitar 2,25 juta barel diesel ke pasar AS dan global.

Menurut Administrasi Informasi Energi AS, konsumsi diesel sektor transportasi AS mencapai sekitar 2,94 juta barel per hari. Angka tersebut lebih besar dibanding volume diesel yang disebut Trump dalam kesepakatan.

Trump mempertahankan kebijakannya ketika ditanya mengenai kemungkinan pendapatan dari penjualan diesel digunakan Rusia untuk membeli lebih banyak bom.

"Tidak, tidak ada yang memberi tahu saya apa pun," ujar Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Pemerintah AS memiliki batas waktu hingga 18 Oktober 2026 untuk memberlakukan sanksi luas dan tarif baru terhadap sektor energi Rusia berdasarkan undang-undang yang ditandatangani Trump pada September 2026.

Hingga kini, pemerintahan Trump belum memberi tahu anggota Kongres apakah akan menerapkan sanksi baru tersebut atau memberikan pengecualian.