THA Tolak Pajak Keberangkatan Thailand 1.000 Baht

Usulan pajak keberangkatan sebesar 1.000 baht bagi penumpang pesawat yang meninggalkan Thailand mendapat penolakan dari Asosiasi Hotel Thailand atau THA. Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan biaya perjalanan.

Dilansir dari Detik Travel, THA menyampaikan keberatan terhadap rancangan Undang-Undang Pajak Keberangkatan kepada Direktur Jenderal Departemen Pendapatan Thailand pada Jumat (9/10/2026).

Penolakan itu berkaitan dengan kekhawatiran terhadap dampak ekonomi yang dapat muncul jika biaya tambahan perjalanan udara diberlakukan. THA menilai sektor pariwisata Thailand bisa kehilangan daya saing.

Departemen Pendapatan Thailand sebelumnya membuka konsultasi publik mengenai rancangan pajak tersebut pada 30 September hingga 29 Oktober 2026. Aturan itu mencakup penumpang dari semua kewarganegaraan.

Dalam rancangan yang dibahas, setiap orang yang meninggalkan Thailand melalui jalur udara akan dikenai pajak awal 1.000 baht. Batas maksimal pungutan yang diusulkan mencapai 5.000 baht.

THA memperingatkan tambahan pungutan dapat memengaruhi permintaan perjalanan udara. Dampaknya berpotensi dirasakan berbagai sektor seperti hotel, maskapai, operator tur, restoran, dan usaha lokal.

Jika seluruh pungutan yang sedang dibahas diterapkan, wisatawan mancanegara berpotensi membayar total hingga 2.570 baht per orang untuk satu perjalanan.

Jumlah tersebut terdiri dari biaya layanan penumpang internasional atau PSC sebesar 1.120 baht, usulan biaya wisatawan mancanegara 450 baht, serta usulan pajak keberangkatan 1.000 baht.

Saat ini, baru PSC yang telah berlaku. Sementara dua pungutan lainnya masih berada dalam tahap usulan dan belum diterapkan oleh pemerintah Thailand.

Bagi keluarga dengan empat anggota, total pungutan tersebut dapat mencapai 10.280 baht. Nilai itu belum mencakup biaya hotel, transportasi lokal, dan kebutuhan lain selama perjalanan.

Kekhawatiran terhadap konektivitas penerbangan

THA menilai kenaikan biaya perjalanan dapat mendorong wisatawan memilih tujuan lain yang menawarkan pengeluaran lebih rendah. Kekhawatiran ini muncul saat kondisi ekonomi global masih penuh ketidakpastian.

Asosiasi tersebut juga melihat hubungan antara perjalanan warga Thailand ke luar negeri dan kedatangan wisatawan asing. Perubahan pada satu sisi dapat memengaruhi aktivitas penerbangan internasional.

Jika perjalanan keluar negeri warga Thailand berkurang, jumlah penumpang pada sejumlah rute internasional berpotensi menurun. Kondisi itu dapat membuat maskapai mengurangi frekuensi penerbangan atau menunda pembukaan rute baru.

Berkurangnya pilihan penerbangan juga dinilai dapat membatasi akses wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Thailand. Hotel dan pelaku usaha wisata lainnya berpotensi merasakan dampak melalui penurunan pengunjung.

Permintaan THA kepada pemerintah Thailand

THA meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap jumlah penumpang, keberlangsungan rute penerbangan, pendapatan pariwisata, lapangan kerja, dan penerimaan pajak.

Asosiasi itu juga meminta pemerintah membandingkan besaran pungutan Thailand dengan negara pesaing di kawasan. Kajian tersebut dianggap penting sebelum kebijakan baru diterapkan.

THA merekomendasikan agar rancangan pajak keberangkatan ditinjau ulang dan dihentikan dalam bentuk saat ini. Jika tetap dilanjutkan, pemerintah diminta memublikasikan kajian dampak ekonomi.

Selain itu, pemerintah diminta mempertimbangkan kembali besaran tarif, batas maksimal pungutan, serta pihak yang akan dikenai pajak dalam rancangan kebijakan tersebut.

THA menyatakan mendukung kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Namun, asosiasi tersebut menegaskan kebijakan baru tidak boleh mengurangi daya saing Thailand sebagai destinasi wisata internasional.