Tesla dan Samsung Tolak Tarif Baru AS atas Produk Vietnam

Rencana pemerintah Amerika Serikat (AS) mengenakan tarif tambahan terhadap produk Vietnam memicu penolakan dari sejumlah perusahaan multinasional, termasuk Tesla dan Samsung. Kebijakan yang sedang dipertimbangkan pemerintahan Presiden Donald Trump tersebut dinilai berisiko mengganggu rantai pasok manufaktur AS menjelang penyelesaian penyelidikan perdagangan pada 29 November 2026. Seperti dilansir dari Internasional, Senin (2/11/2026), penyelidikan perdagangan yang dimulai pada Mei 2026 itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HAKI) oleh Vietnam.

Washington sebelumnya menetapkan negara Asia Tenggara tersebut sebagai negara prioritas dalam pengawasan perlindungan kekayaan intelektual. Penetapan tersebut merupakan kategori pengawasan paling serius dalam daftar perlindungan HAKI AS dan menjadi yang pertama dalam 13 tahun terakhir. Pemerintah AS menilai Vietnam belum menyelesaikan persoalan lama mengenai perlindungan serta penegakan hak kekayaan intelektual.

Selain persoalan HAKI, Washington juga menjalankan penyelidikan terpisah terkait dugaan kelebihan kapasitas produksi Vietnam. Pemerintah Vietnam meminta seluruh proses penyelidikan dilaksanakan secara objektif.

Hingga kini, pemerintah AS belum memastikan apakah tarif tambahan akan diberlakukan terhadap seluruh produk Vietnam atau hanya sektor tertentu. Saat ini, barang asal Vietnam telah dikenai tarif umum sebesar 12,5% yang berlaku sejak Juli 2026. Tarif tersebut diterapkan setelah penyelidikan mengenai dugaan kegagalan Vietnam mencegah masuknya produk yang dibuat melalui praktik kerja paksa. Sebelumnya, Vietnam juga sempat menghadapi tarif 20% berdasarkan kebijakan tarif resiprokal Donald Trump atau Liberation Day, sebelum dibatalkan Mahkamah Agung AS.

Sejumlah ekonom menilai pemerintahan Trump berupaya mengembalikan tarif setidaknya pada tingkat yang sama dengan kebijakan yang telah dibatalkan tersebut. Tesla menyampaikan keberatan melalui dokumen masukan kepada Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Perusahaan otomotif listrik itu meminta pemerintah mempertimbangkan kebutuhan rantai pasok produsen domestik sebelum menetapkan tarif tambahan.

Tesla menjelaskan bahwa sejumlah komponen berteknologi tinggi dan peralatan manufaktur presisi belum dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri AS. Kondisi tersebut tetap terjadi meskipun perusahaan telah melakukan investasi besar untuk meningkatkan kapasitas manufaktur domestik. Unit Samsung di AS juga menyampaikan kekhawatiran serupa.

Perusahaan teknologi asal Korea Selatan tersebut menilai Vietnam menjadi lokasi produksi dalam porsi signifikan untuk smartphone dan peralatan jaringan Samsung yang dipasarkan di AS. Posisi Vietnam penting bagi operasional Samsung karena perusahaan tersebut merupakan investor asing terbesar di negara itu. Total investasi Samsung di Vietnam mencapai sekitar US$ 25 miliar.

Penolakan juga disampaikan kelompok ritel dan asosiasi perdagangan yang memiliki jaringan manufaktur di Vietnam. Kelompok tersebut mencakup industri alas kaki, pakaian, serta produsen barang konsumsi seperti sepeda dan konsol gim.

Hubungan perdagangan kedua negara juga mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data perdagangan yang dikutip Reuters, ekspor Vietnam ke AS melonjak 42% selama delapan bulan pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menjadikan Vietnam sebagai mitra dagang AS dengan surplus perdagangan barang terbesar, melampaui China dan Meksiko.

Pada akhir 2025, Vietnam masih menempati posisi keempat. Berbeda dengan perusahaan multinasional, sejumlah kelompok industri domestik AS justru mendesak pemerintah menerapkan tarif tambahan. Asosiasi produsen baja, produk perikanan, kayu lapis, panel surya, dan produk kayu menilai praktik perdagangan Vietnam merugikan industri dalam negeri AS.

Kelompok pemegang hak cipta dari industri perangkat lunak, film, dan musik juga meminta Washington memperoleh komitmen konkret dari Vietnam untuk memberantas pembajakan. Business Software Alliance, yang beranggotakan Microsoft, Oracle, dan IBM, menyoroti persoalan penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi resmi.

Organisasi tersebut menyebut sekitar tiga perempat perangkat lunak yang terpasang pada komputer pribadi di Vietnam tidak memiliki lisensi resmi. Angka tersebut mengacu pada survei tahun 2017. Business Software Alliance juga mengkritik lemahnya penegakan hukum di Vietnam meskipun pemerintah negara tersebut berulang kali menyatakan komitmen untuk mengatasi pembajakan.

Desakan serupa datang dari Motion Picture Association yang menilai Vietnam menjadi salah satu pusat pembajakan konten digital. Organisasi industri film tersebut mencatat sejumlah situs ilegal yang mendistribusikan film dan acara televisi meraih lebih dari 12,5 miliar kunjungan secara global sepanjang 2025. Motion Picture Association meminta Vietnam memperkuat penegakan hukum terhadap pembajakan sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi layanan streaming legal.