Pemerintah Targetkan Penerbitan SBN Rp799,5 Triliun pada 2026

Pemerintah masih harus menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sekitar Rp302 triliun hingga akhir 2026 untuk memenuhi target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilansir dari Nasional, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan pada Senin (26/10/2026) bahwa penerbitan SBN tetap mengikuti target yang ditetapkan, sejalan dengan proyeksi defisit APBN sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Data hingga akhir September 2026 mencatat realisasi penerbitan SBN sebesar Rp497,5 triliun, setara dengan 62,2% dari target tahunan Rp799,5 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih perlu menerbitkan sekitar Rp302 triliun untuk mencapai sasaran tersebut.

Suahasil menegaskan bahwa pemerintah akan mempertahankan strategi pembiayaan yang telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Target defisit menjadi salah satu acuan dalam menentukan jumlah penerbitan surat utang negara.

"Sesuai target. Kita menuju, kan ini kan udah kita umumkan target defisit kita di 2,85% dari PDB itu udah ada angka penerbitannya kan. Yaudah kita bekerja dengan itu, dengan target segitu," ujar Suahasil, Menteri Keuangan.

Dalam pelaksanaan strategi tersebut, Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan perkembangan pasar keuangan domestik dan global. Kondisi pasar menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu penerbitan serta mengantisipasi perubahan imbal hasil obligasi pemerintah, termasuk SBN bertenor 10 tahun.

Dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober pada Jumat (9/10/2026), Suahasil menjelaskan bahwa penerbitan surat utang membutuhkan penyesuaian berdasarkan situasi pasar.

"Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Kalau lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan penyesuaian sedikit untuk melihat pasar itu," ujar Suahasil, Menteri Keuangan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto sebelumnya memaparkan sejumlah langkah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pada kuartal IV-2026. Strategi tersebut mencakup optimalisasi penerbitan SBN dan penarikan pinjaman program dari lembaga bilateral serta multilateral.

Suminto menyebut strategi pembiayaan utang disusun dengan mengacu pada proyeksi defisit dalam laporan semester sebesar 2,85% terhadap PDB. Pemerintah juga menyiapkan jadwal penerbitan surat utang untuk mendukung kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun.

"Saat ini strategi pembiayaan utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan outlook defisit Lapsem (laporan semester) 2,85% PDB," ujar Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Untuk kuartal IV-2026, Kementerian Keuangan masih memiliki jadwal 12 kali lelang SBN reguler. Jadwal tersebut terdiri atas enam kali lelang Surat Utang Negara (SUN) dan enam kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

Selain lelang reguler, pemerintah merencanakan dua penerbitan SBN ritel, yakni Savings Bond Ritel seri SBR015 untuk instrumen konvensional dan Sukuk Tabungan seri ST017 untuk instrumen syariah. Pemerintah juga membuka opsi penerbitan SBN dalam valuta asing dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan global.

Suminto menyatakan bahwa pemerintah masih memiliki ruang untuk menerbitkan SBN valuta asing jika kondisi pasar memungkinkan. Persiapan dokumentasi hukum dan dokumen transaksi juga telah dilakukan untuk mendukung opsi tersebut.

"Kami open minded dengan melihat kondisi pasar keuangan global yang saat ini memang sangat dinamis. Namun, space untuk penerbitan itu masih ada, subject to market condition," ujar Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Di luar penerbitan SBN, pemerintah berpotensi menarik pinjaman program bilateral dan multilateral senilai US$ 1,8 miliar pada kuartal IV-2026. Dana tersebut menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan APBN hingga akhir tahun.

"Selain itu, kami juga masih memiliki potensi penarikan pinjaman program dari bilateral dan multilateral sebesar US$ 1,8 miliar, siap untuk dicairkan atau ditarik di kuartal keempat," ujar Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.