Pemerintah Catat Defisit APBN Rp319 Triliun hingga September 2026

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir September 2026. Dalam konferensi pers APBN KiTA pada Jumat, 9 Oktober 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan perkembangan pendapatan dan belanja negara serta tantangan ekonomi yang memengaruhi pengelolaan anggaran, dilansir dari Medcom.

Menurut paparan Suahasil, pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN. Nilai tersebut meningkat 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu, tumbuh 19 persen secara tahunan. Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit Rp319 triliun.

Suahasil menyatakan posisi defisit masih sesuai dengan perencanaan anggaran yang ditetapkan pemerintah sejak awal tahun.

"Jadi ini sesuai jalur, kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal, sejak ditetapkan dirancang untuk defisit," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Dalam pemaparan asumsi ekonomi makro 2026, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen. Perkiraan tersebut didukung investasi, permintaan domestik, dan kebijakan pemerintah, sementara data resmi pertumbuhan ekonomi kuartal III masih menunggu pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS).

Inflasi tercatat 3,28 persen, dengan tekanan harga pangan bergejolak dan harga yang diatur pemerintah dilaporkan mereda berkat kebijakan energi dan pangan. Sementara itu, rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) mencapai 6,8 persen.

Tekanan terhadap anggaran juga terlihat dari pergerakan nilai tukar dan harga minyak. Rata-rata nilai tukar rupiah tercatat Rp17.449 per dolar AS, melampaui asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Suahasil menjelaskan bahwa pergerakan rupiah dipengaruhi faktor geopolitik dan kebijakan moneter global sehingga dampaknya perlu diperhitungkan dalam pengelolaan anggaran.

"Angka ini memang lebih tinggi daripada proyeksi dalam APBN, karena itu dampaknya harus kita mitigasi," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai USD91,9 per barel. Menurut paparan Suahasil, kenaikan tersebut berkaitan dengan gangguan rantai pasok akibat konflik global dan berpotensi menambah kebutuhan subsidi energi.

"Ketika harga minyak terus meningkat, subsidi akan meningkat. Semua ini berdampak langsung terhadap APBN," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Di sektor produksi energi, lifting minyak tercatat 573,9 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas mencapai 929,7 ribu barel setara minyak per hari. Keduanya masih berada di bawah asumsi APBN sehingga penerimaan negara dari sektor tersebut tidak mencapai target.

Di tengah tekanan tersebut, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun hingga September 2026, tumbuh 41,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini didukung sejumlah sumber penerimaan, termasuk surplus Bank Indonesia yang dicatat melalui pos kekayaan negara yang dipisahkan (KND).

Nilai penerimaan dari surplus Bank Indonesia melalui pos tersebut disebut mencapai Rp55 triliun. Pemerintah juga mencatat kontribusi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebesar Rp57,1 triliun yang masuk dalam penerimaan pajak dan PNBP.

Penerimaan sumber daya alam turut meningkat. Berdasarkan paparan pemerintah, penerimaan sumber daya alam minyak dan gas tumbuh 19,4 persen, sedangkan penerimaan nonmigas naik 30,1 persen, didorong kenaikan harga batu bara dan mineral serta perubahan formula penghitungan Harga Patokan Mineral (HPM).