Menlu Taiwan Peringatkan UE soal Ketergantungan pada China

Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung memperingatkan Uni Eropa (UE) mengenai risiko ketergantungan ekonomi pada China yang dinilainya dapat mengancam kebebasan dan kedaulatan Eropa. Dalam pidatonya di Warsaw Security Forum, Polandia, Selasa (13/10/2026), Lin mendorong negara-negara Eropa memperhatikan dampak strategis hubungan perdagangan dengan Beijing, dilansir dari Internasional.

Peringatan tersebut disampaikan menjelang pertemuan para pemimpin UE di Brussels pada Kamis mendatang. Menurut agenda yang dilaporkan, para pemimpin blok itu akan membahas langkah mengurangi defisit perdagangan sekaligus menekan risiko ketergantungan berlebihan pada China, khususnya dalam sektor-sektor strategis.

Lin menilai perbedaan mendasar antara sistem politik China dan nilai demokrasi Eropa membuat ketergantungan rantai pasok memiliki konsekuensi yang melampaui persoalan ekonomi.

“Karena ideologi otoriter China pada dasarnya tidak sejalan dengan demokrasi Eropa, ketergantungan terhadap China bukan sekadar risiko ekonomi, melainkan juga ancaman terhadap kebebasan dan kedaulatan Eropa,” ujar Lin Chia-lung, Menteri Luar Negeri Taiwan.

Lin juga memperingatkan bahwa kendali atas rantai pasok dapat membatasi kemampuan negara-negara Eropa untuk menentukan kebijakan secara mandiri. Menurutnya, ketergantungan tersebut berpotensi mengurangi ruang gerak politik kawasan itu.

“Eropa yang dikendalikan melalui rantai pasoknya akan menjadi Eropa yang telah menyerahkan sebagian kebebasannya,” ujar Lin.

Di sisi lain, Lin mendorong Eropa memperkuat hubungan perdagangan dengan Taiwan. Ia menyebut kedua pihak memiliki kesamaan nilai dalam demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

Lin juga menyoroti kontribusi pendekatan Taiwan terhadap inovasi dan kemakmuran di Amerika Serikat sebagai salah satu alasan kerja sama ekonomi dengan Taipei dapat memberikan manfaat bagi Eropa.

“Model Taiwan telah membantu mendorong inovasi dan kemakmuran di Silicon Valley, dan model tersebut juga dapat memberikan manfaat serupa bagi Eropa,” ujar Lin.

Kedutaan Besar China di Warsawa belum segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar melalui surat elektronik. Beijing selama ini kerap mengecam kunjungan pejabat Taiwan ke luar negeri dan menolak berdialog dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te, yang disebut pemerintah China sebagai tokoh separatis.

Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan meningkatkan upaya mempererat hubungan dengan negara-negara Eropa, terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Upaya tersebut berlangsung ketika Eropa dan China menghadapi perbedaan pandangan mengenai ketidakseimbangan perdagangan serta sikap Beijing terhadap Rusia.

Kunjungan pejabat tinggi Taiwan ke Eropa sebelumnya relatif jarang karena keberatan China. Namun, Lin telah beberapa kali mengunjungi kawasan tersebut sejak menjabat lebih dari dua tahun lalu, termasuk melakukan kunjungan ke Polandia.

Polandia, seperti sebagian besar negara lainnya, tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan. Beijing mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayah China, sedangkan pemerintahan Taiwan yang dipilih secara demokratis menolak klaim kedaulatan tersebut dan menyatakan berhak menjalin hubungan dengan negara lain secara setara.