DJP Catat Penerimaan PPN PMSE Rp 9,5 Triliun hingga September 2026

Penerimaan pajak dari transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) mencapai Rp 9,5 triliun hingga September 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat kenaikan Rp 1,12 triliun dibandingkan Agustus 2026, ketika penerimaan tercatat Rp 8,38 triliun, dilansir dari Nasional.

Direktur Peraturan Perpajakan I Rosmauli menyebut pemungutan PPN PMSE telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia. DJP berharap penerimaan dari sektor ini pada 2026 dapat melampaui capaian tahun sebelumnya.

Pada 2025, penerimaan PPN PMSE tercatat mencapai Rp 10,3 triliun. Sementara itu, realisasi hingga Agustus 2026 sebesar Rp 8,38 triliun meningkat menjadi Rp 9,5 triliun pada September 2026.

Dalam acara The 7th BRITACOF, Rabu (14/1/2026), Rosmauli menjelaskan perkembangan kontribusi pajak dari transaksi digital lintas negara.

"Mekanisme ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia. Penerimaan PPN yang dikumpulkan dari transaksi digital lintas negara terus meningkat dari tahun ke tahun," ujar Rosmauli, Direktur Peraturan Perpajakan I.

Rosmauli juga menyampaikan harapannya agar penerimaan pajak dari transaksi digital selama 2026 melampaui realisasi tahun lalu. Penerimaan pada 2025 menjadi pembanding untuk menilai perkembangan pemungutan pajak tersebut.

"Saya berharap jumlah pajak yang terkumpul pada tahun ini akan jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu," ujar Rosmauli.

DJP mencatat terdapat 258 pemungut PPN PMSE aktif hingga September 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 248 penyelenggara PMSE atau pedagang luar negeri dan 10 penyelenggara PMSE dalam negeri.

Penunjukan pemungut PPN PMSE menjadi salah satu mekanisme pemerintah untuk mengenakan pajak atas konsumsi barang dan jasa digital dari luar negeri di Indonesia. Kebijakan ini mengikuti prinsip destinasi, yaitu pajak dikenakan di negara tempat barang atau jasa dikonsumsi.

Berdasarkan prinsip tersebut, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak yang berasal dari luar daerah pabean dan digunakan di dalam negeri dapat dikenai PPN Indonesia.

Rosmauli menjelaskan bahwa pemungutan pajak atas transaksi digital lintas negara menghadapi sejumlah kendala. Berbeda dengan impor barang fisik, transaksi digital dapat berlangsung tanpa perpindahan barang atau jasa secara langsung melewati perbatasan pabean Indonesia.

Kondisi itu membuat prosedur kepabeanan tidak selalu dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi, menentukan nilai transaksi, dan memungut pajak yang terutang. Akibatnya, pemungutan pajak atas transaksi digital membutuhkan mekanisme yang sesuai dengan karakteristik kegiatan tersebut.

DJP juga menghadapi keterbatasan akses terhadap data dan informasi penyelenggara PMSE yang memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN. Selain itu, pengawasan kepatuhan terkendala terbatasnya data pembanding dan perbedaan yurisdiksi.

Keberadaan penyelenggara PMSE asing yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia turut menyulitkan komunikasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pemungutan pajak.