Singapura Tekan Pendanaan Perusahaan Terkait Kabut Asap

Pemerintah Singapura mempertimbangkan pembatasan akses pembiayaan dan fasilitas bisnis bagi perusahaan yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) penyebab kabut asap. Menteri Senior Singapura K Shanmugam menyampaikan langkah tersebut pada Senin (19/10), dengan sasaran memperkuat pertanggungjawaban perusahaan melalui jalur hukum dan regulasi, dilansir dari Internasional.

Kebijakan yang sedang dipertimbangkan mencakup keuntungan perusahaan, akses terhadap pembiayaan, serta hubungan dengan investor dan perbankan. Pemerintah Singapura juga akan memeriksa apakah perusahaan yang terkait dengan karhutla masih layak mendapatkan dukungan finansial dan fasilitas usaha di negara tersebut.

Shanmugam menegaskan pemerintah akan memanfaatkan kewenangan yang tersedia untuk menindak pihak yang bertanggung jawab atas persoalan kabut asap.

"Kami akan menggunakan semua jalur hukum dan regulasi yang tersedia untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memberikan tekanan di tempat yang paling berdampak," ujar K Shanmugam, Menteri Senior Singapura.

Dalam sektor keuangan, pemerintah turut menyoroti peran perbankan dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran. Menurut Shanmugam, lembaga pemberi pinjaman perlu mempertimbangkan risiko lingkungan dan hukum sebelum menyalurkan pembiayaan.

Otoritas Moneter Singapura (MAS), sebagai regulator perbankan, disebut memiliki kewenangan untuk memastikan lembaga keuangan mengelola risiko tersebut secara memadai. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menilai hubungan antara aktivitas perusahaan, dampak lingkungan, dan akses terhadap sistem keuangan Singapura.

Langkah tersebut menyusul penerbitan pemberitahuan hukum oleh Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) kepada sejumlah perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan perkebunan kayu pulp.

NEA sebelumnya mengirimkan pemberitahuan kepada tujuh perusahaan, yakni Bumi Andalas Permai, Bumi Mekar Hijau, Paramitra Mulia Langgeng, Sumatera Alam Anugerah, Sebangun Bumi Andalas Wood Industries, Hutan Lestari Raya, dan Bangkanesia. Pada 19 Oktober, lembaga tersebut kembali mengeluarkan pemberitahuan kepada Buana Megatama Jaya, Mananjung Hayak, dan Baratama Putra Perkasa.

Bumi Andalas Permai, Bumi Mekar Hijau, dan Sebangun Bumi Andalas Wood Industries merupakan pemasok Asia Pulp and Paper (APP), perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis di Singapura. Keterkaitan tersebut menjadi salah satu konteks pemeriksaan pemerintah terhadap perusahaan yang berhubungan dengan sektor perkebunan dan kabut asap.

Selain perusahaan yang menerima pemberitahuan NEA, perhatian pemerintah juga tertuju pada perusahaan yang sahamnya tercatat di Singapore Exchange (SGX). Bursa tersebut telah meminta penjelasan dari tujuh perusahaan mengenai kegiatan operasional mereka dan kemungkinan hubungan dengan kabut asap.

Ketujuh perusahaan itu adalah Golden Agri Resources, Bumitama Agri, First Resources, Wilmar, Kencana Agri, Indofood Agri, dan TSH Resources. Permintaan penjelasan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan terhadap keterkaitan aktivitas bisnis perusahaan dengan persoalan kebakaran.

Shanmugam juga menanggapi penjelasan First Resources yang menyebut sebagian kebakaran bermula di luar wilayah perkebunan perusahaan sebelum menyebar ke area yang dikelola mereka. Pemerintah Singapura menilai penjelasan tersebut perlu dilengkapi dengan informasi dan bukti yang dapat diperiksa.

Menurut Shanmugam, pemerintah akan meminta informasi secara menyeluruh, menilai seluruh bukti secara adil, dan menentukan langkah berdasarkan fakta yang diperoleh. Pemeriksaan tersebut mencakup kemungkinan keterkaitan perusahaan dengan karhutla serta dampaknya terhadap akses pembiayaan dan hubungan dengan lembaga keuangan.