Singapura Desak Perusahaan Indonesia Padamkan Kebakaran

Upaya Singapura menangani polusi asap lintas batas kembali menyasar perusahaan Indonesia yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Badan Lingkungan Nasional Singapura (National Environment Agency/NEA) mengindikasikan asap dari kebakaran di Kalimantan telah menyebar ke Singapura melalui area konsesi yang dikelola tiga perusahaan.

Dilansir dari Internasional, NEA meminta perusahaan yang bersangkutan segera mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk mengendalikan api dan mencegah perluasan titik kebakaran. Mereka juga diperintahkan menghentikan pembakaran yang sedang berlangsung serta tidak memulai pembakaran baru.

Selain tindakan pemadaman, perusahaan terkait diwajibkan menyampaikan rencana penanganan kepada NEA. Dokumen tersebut harus menjelaskan langkah untuk mengatasi kebakaran sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.

Singapura meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap pencemaran udara akibat kebakaran di Indonesia. Dalam daftar perusahaan yang diumumkan, terdapat sejumlah entitas yang berkaitan dengan perkebunan dan industri pengolahan hasil hutan.

Berikut nama perusahaan Indonesia yang tercantum dalam daftar penerima surat peringatan, berdasarkan keterangan yang dimuat dalam bahan sumber:

1. PT Buana Megatama Jaya, dengan indikasi kebakaran di Kalimantan.

2. PT Mananjung Hayak, perusahaan perkebunan kelapa sawit.

3. PT Baratama Putra Perkasa, yang disebut dalam konteks perkebunan pulp.

4. PT Bumi Andalas Permai.

5. PT Bumi Mekar Hijau.

6. PT Paramitra Mulia Langgeng.

7. PT Sumatera Alam Anugerah.

8. PT SBA Wood Industries.

9. PT Hutan Lestari Raya.

10. PT Bangkanesia.

Bahan sumber juga menyebut tujuh perusahaan yang diumumkan pada 16 Oktober 2026 dalam rangkaian penindakan terkait dugaan kebakaran di Sumatera. Namun, daftar yang tersedia tidak menjelaskan secara terperinci hubungan setiap perusahaan dengan masing-masing lokasi kebakaran.

Singapura menunggu tanggapan perusahaan

Surat peringatan kepada perusahaan yang dikaitkan dengan kebakaran di Kalimantan diterbitkan tiga hari setelah pemerintah Singapura mengirimkan surat serupa kepada tujuh perusahaan Indonesia yang diduga berhubungan dengan kebakaran di Sumatera.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengatakan pemerintah masih memantau tanggapan dari tujuh perusahaan tersebut. Hingga Senin (19/10/2026), pemerintah Singapura belum menerima balasan dari perusahaan yang sebelumnya disurati.

Dalam pernyataannya yang dikutip CNA, Fu menegaskan, "Kami berkomitmen menyelidiki semua perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas polusi asap lintas batas di Singapura dan tidak akan ragu mengambil tindakan lebih lanjut berdasarkan THPA, dengan mempertimbangkan informasi dan bukti yang tersedia," kata Fu.

Fu turut menjelaskan bahwa bukti yang dihimpun pemerintah Singapura akan diteruskan kepada lembaga lain untuk membantu proses penyelidikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan dugaan pencemaran udara yang melibatkan kegiatan perusahaan di luar wilayah Singapura.

Menteri Senior Singapura K Shanmugam juga menegaskan bahwa pemerintah akan menggunakan seluruh perangkat hukum, regulasi, dan instrumen ekonomi yang tersedia untuk menindak perusahaan yang bertanggung jawab atas kabut asap.

Pemerintah Singapura juga mempertimbangkan penguatan peraturan agar tindakan terhadap perusahaan yang diduga menyebabkan polusi asap lintas batas dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Perusahaan pemasok industri pulp dan kertas

Sejumlah penerima surat peringatan diketahui memiliki keterkaitan dengan rantai pasok industri pulp dan kertas. Mengutip laporan Free Malaysia Today, empat dari 10 perusahaan yang telah menerima surat tercatat sebagai pemasok salah satu kelompok usaha besar di sektor tersebut.

Salah satu perusahaan yang baru mendapatkan surat peringatan juga termasuk dalam kelompok pemasok itu. Meski demikian, kelompok usaha terkait menilai surat tersebut sebagai tindakan pencegahan, bukan keputusan yang menetapkan bahwa perusahaan telah melanggar hukum.

Dalam tanggapan tertulis kepada Free Malaysia Today, kelompok usaha tersebut menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan pemasok untuk mengendalikan kebakaran, mencegah timbulnya titik api baru, serta menjalankan kebijakan tanpa pembakaran.

Kelompok usaha itu juga mengungkapkan telah menginvestasikan hampir US$ 300 juta atau sekitar Rp 5,4 triliun untuk pengelolaan kebakaran selama satu dekade terakhir.

Ancaman denda berdasarkan aturan Singapura

Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas Singapura mulai berlaku pada 2014. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan yang beroperasi di luar negeri apabila kegiatannya menyebabkan atau turut berkontribusi terhadap pencemaran asap di Singapura.

Perusahaan yang dinyatakan bersalah dapat dikenai denda hingga 100.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 1,4 miliar untuk setiap hari terjadinya polusi asap. Sementara itu, batas maksimum denda yang diatur dalam ketentuan tersebut mencapai 2 juta dollar Singapura atau sekitar Rp 28 miliar.

Sanksi juga dapat diberlakukan terhadap perusahaan yang tidak menjalankan instruksi dalam surat peringatan mengenai tindakan pencegahan. Dengan demikian, penanganan kebakaran dan kepatuhan terhadap perintah NEA menjadi bagian penting dalam menghadapi proses penegakan hukum.

Singapura pernah menerapkan undang-undang tersebut ketika krisis kabut asap terjadi pada 2015. Pada periode itu, NEA menerbitkan surat hukum kepada enam perusahaan di Indonesia.

Menurut CNA, penyelidikan terhadap empat perusahaan dari kasus tersebut masih berlangsung. Pemerintah Singapura mengakui bahwa penyelidikan dugaan pelanggaran oleh perusahaan yang beroperasi di luar negeri menghadapi sejumlah kendala.

Meski terdapat tantangan dalam proses penegakan hukum lintas negara, Grace Fu menegaskan bahwa pemerintah Singapura akan terus berupaya menindak perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas polusi asap yang melintasi perbatasan.