Saksi Ungkap Fee dan Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengungkap pembayaran biaya percepatan keberangkatan, penggunaan kuota petugas untuk jemaah biasa, serta pengembalian uang setelah perkara mencuat. Dalam sidang Selasa (13/10/2026), sejumlah pengelola biro perjalanan haji memberikan kesaksian mengenai praktik pengurusan kuota dan keterlibatan mantan pegawai Kementerian Agama.

Menurut kesaksian yang dihimpun Kompas.com, sejumlah pembayaran mencapai ribuan dollar Amerika Serikat per jemaah. Perkara tersebut menyeret empat terdakwa yang didakwa menyebabkan kerugian negara sedikitnya Rp 622,09 miliar berdasarkan pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Direktur Utama PT Al Muchtar Tour & Travel, Mahmud Muchtar Syarif, mengaku membayar 6.000 dollar AS per jemaah kepada Ridwan Kurniawan untuk keberangkatan 28 jemaah pada 2023. Mahmud menyebut keberangkatan semula direncanakan menggunakan visa furoda sebelum Ridwan menawarkan kuota ketika dirinya berada di Riyadh, Arab Saudi.

Mahmud menjelaskan, pembayaran serupa juga berkaitan dengan 86 jemaah Cahaya Madinah Makassar. Ia menyatakan Ridwan menangani dokumen administrasi keberangkatan, sementara dirinya tidak mengetahui secara terperinci mekanisme pengurusan kuota tersebut.

"Awalnya memang ini furoda. Tiba-tiba lagi saya di Saudi di Riyadh ditelepon sama Pak Ridwan Kurniawan untuk ditawarkan," kata Mahmud.

Ketika jaksa mengonfirmasi besaran pembayaran untuk 28 jemaah, Mahmud membenarkan jumlah tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa Ridwan mengurus dokumen yang diperlukan dalam proses keberangkatan.

"Itu Ridwan yang buat semua. Surat-suratnya Ridwan yang buat semua. Tinggal bayar saja ke dia," ujar Mahmud.

Komisaris PT Shafira Lintas Semesta, Mohammad Ansor Alamsyah, mengakui perusahaannya menggunakan kuota petugas haji untuk memberangkatkan 23 orang yang sebenarnya merupakan jemaah biasa pada 2024. Dari total 758 jemaah yang diberangkatkan perusahaan pada tahun tersebut, 40 orang tercatat sebagai petugas.

Dalam pemeriksaan, jaksa menanyakan apakah terdapat calon jemaah yang dicatat seolah-olah petugas haji.

"Apakah ada calon jemaah yang dibuat seolah-olah dia adalah petugas haji?" tanya jaksa.

"Iya, benar, 23 orang," jawab Ansor.

Ansor membenarkan bahwa 23 orang tersebut tetap membayar biaya perjalanan sesuai paket yang dipilih. Ia juga menyatakan tidak ada biaya percepatan untuk 12 jemaah yang baru memperoleh nomor porsi dan berangkat pada 2024. Menurut keterangannya, 572 jemaah yang diberangkatkan perusahaan pada 2023 menggunakan kuota reguler, bukan kuota tambahan.

Direktur dan pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas'ud, memberikan kesaksian mengenai biaya percepatan yang disebut berkaitan dengan pengurusan kuota T0 melalui Ridwan. Ibnu menyebut nilai biaya tersebut mencapai 4.500 dollar AS per jemaah dan mengaku memperoleh informasi bahwa uang itu diperuntukkan bagi tim di lingkungan Kementerian Agama.

"Saya tanya Ridwan ini sebenarnya uang untuk siapa? Ia mengatakan untuk lantai dua katanya," kata Ibnu.

Ketika jaksa meminta penjelasan mengenai lokasi yang dimaksud, Ibnu menjawab, "Kemenag RI." Ia mengatakan Ridwan tidak menyebutkan nama, jabatan, atau identitas penerima uang secara spesifik.

Dalam persidangan yang sama, jaksa mendalami keterangan Ibnu mengenai pembayaran untuk sejumlah jemaah. Ibnu menyebut terdapat perbedaan nilai biaya percepatan berdasarkan kategori kuota yang digunakan.

"60 pax, baik. 60 ini ada fee percepatannya nggak, Pak?" tanya jaksa.

"Ada, Pak," jawab Ibnu.

Jaksa kemudian meminta penjelasan mengenai besaran biaya yang dimaksud.

"Ada? Berapa nilainya?" tanya jaksa.

"Beragam, Pak. Ada yang T2 itu 2.500 dollar AS, T0-nya 4.500 dollar AS," jawab Ibnu.

Jaksa menanyakan dasar penetapan nilai 4.500 dollar AS tersebut.

"4.500 itu dapat angka dari mana, Pak?" tanya jaksa.

"Dari Ridwan, Pak," jawab Ibnu.

Jaksa selanjutnya menanyakan peruntukan uang tersebut.

"Uang 4.500 dollar AS itu dari yang Saudara tangkap dari Ridwan peruntukannya apa sih sebenarnya?" tanya jaksa.

"Untuk fee katanya," jawab Ibnu.

Ketika jaksa memperjelas apakah uang itu ditujukan kepada seseorang atau digunakan untuk biaya maupun kegiatan tertentu, Ibnu menjawab bahwa uang tersebut diperuntukkan bagi orang.

"Tujuan tertentu akan diberikan kepada orangkah atau kepada biaya atau kepada kegiatan?" tanya jaksa.

"Orang," jawab Ibnu.

Jaksa lalu menanyakan lingkungan asal orang yang dimaksud.

"Orang itu dari lingkungan mana, Pak?" tanya jaksa.

"Ridwan bilang itu untuk tim, katanya," jawab Ibnu.

Jaksa kembali mendalami apakah Ridwan menyebutkan nama anggota tim tersebut.

"Tim itu menyebut nama?" tanya jaksa.

"Dia tidak sebutkan. Ini di BAP saya juga ada, Pak. Saya sampai saya tanya, 'Ridwan, ini sebenarnya uang untuk siapa?' Dia bilang, 'Untuk lantai dua', katanya," jawab Ibnu.

Jaksa meminta penjelasan lebih lanjut mengenai gedung yang dimaksud.

"Lantai dua gedung mana, Pak?" tanya jaksa.

Ibnu menegaskan bahwa dirinya tidak memperoleh keterangan mengenai identitas maupun jabatan penerima uang tersebut.

"Tidak menyebutkan nama spesifik?" tanya jaksa.

"Kualifikasi tertentu?" tanya jaksa.

"Tidak. Saya juga enggak bertanya lagi," jawab Ibnu.

Direktur Utama PT Nur Rima Al Waali, Muhammad Atsiir Abdul Aziz, mengakui pembayaran biaya percepatan sebesar 102.000 dollar AS untuk 34 jemaah yang memperoleh nomor porsi dan berangkat pada 2024. Nilai itu setara dengan 3.000 dollar AS per jemaah.

Dalam pemeriksaan, jaksa meminta Atsiir memastikan nilai biaya untuk setiap paket.

"Nilainya 3.000 dollar AS per paket," ujar Atsiir.

Jaksa kemudian mengonfirmasi total pembayaran untuk 34 jemaah.

"Totalnya 102.000 dollar AS?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Atsiir.

Atsiir juga mengakui satu orang yang sebelumnya masuk dalam kelompok 35 jemaah T0 akhirnya diberangkatkan melalui kuota petugas haji. Menurut keterangannya, orang tersebut diketahui telah menunaikan ibadah haji pada 2018.

"Setelah saya cek tahun 2018 sudah berangkat, akhirnya dia kita pakaikan di kuota petugas begitu," ujar Atsiir.

Direktur Utama PT Patuna Mekar Jaya sekaligus Ketua Asosiasi SAPUHI, Syam Resfiadi, mengungkap pembayaran terkait kuota tambahan haji khusus pada 2024 sebesar 3.000 dollar AS untuk setiap jemaah dari total 36 jemaah. Dari jumlah tersebut, 500 dollar AS per jemaah dipotong untuk operasional, sedangkan 2.500 dollar AS per jemaah dikembalikan.

Total pembayaran awal mencapai 108.000 dollar AS, dengan pengembalian sebesar 90.000 dollar AS setelah dikurangi biaya operasional 18.000 dollar AS. Syam menyebut uang itu dikembalikan oleh adiknya, Budi Darmawan, mantan Ketua Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), setelah kasus tersebut mencuat.

"Jadi, setelah tahun 2025, kalau tidak salah, beliau bertanya bagaimana sebab ada laporan di KPK bahwa kasus ini terungkap. Kemudian beliau datang menemui saya di kantor untuk mengembalikan uang tersebut," kata Syam.

Syam mengatakan dirinya menerima uang tersebut, membuat tanda terima, lalu menyetorkannya ke bank sebelum mentransfer dana ke rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi atas permintaan penyidik.

"Sudah saya transfer ke KPK," ujar Syam.

Dalam perkara ini, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama Asrul Azis Taba didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sedikitnya Rp 622,09 miliar. Nilai tersebut merujuk pada laporan pemeriksaan investigatif BPK mengenai penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada 2023–2024.