APBN 2027 Dorong Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

Pemerintah menyiapkan APBN 2027 dengan belanja Rp4.106,3 triliun dan defisit Rp671,2 triliun atau 2,4 persen dari PDB untuk menopang target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Kebijakan itu diarahkan pada investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja.

Dilansir dari Medcom, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto digunakan untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan produktivitas masyarakat.

Dalam APBN 2027, pemerintah juga menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun. Suahasil menyebut pengelolaan anggaran harus tetap menjaga kredibilitas dan disiplin fiskal.

"APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Di sektor pendidikan, pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang hingga 31 Agustus 2026 telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Pemerintah juga memperluas Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta digitalisasi pembelajaran.

Bidang kesehatan turut mendapat dukungan APBN melalui perluasan Cek Kesehatan Gratis. Program tersebut telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan 99,1 juta penduduk hingga September 2026.

Pemerintah juga mengalokasikan dukungan untuk renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah lengkap di berbagai daerah.

Suahasil menekankan bahwa pengeluaran negara diarahkan pada peningkatan kualitas manusia dan produktivitas sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan.

"Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," jelas Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo, pemerintah mempertahankan APBN sebagai instrumen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027. Kebijakan fiskal akan difokuskan pada investasi, produksi, ekspor, lapangan kerja formal, dan daya saing nasional.

Untuk memperkuat pertumbuhan, pemerintah juga akan meningkatkan sinergi dengan sektor swasta dan Danantara. Fokusnya mencakup peningkatan investasi, perluasan kapasitas produksi, hilirisasi, serta penciptaan lapangan kerja.

Suahasil mengatakan penguatan pertumbuhan harus berjalan beriringan dengan kesehatan fiskal. Pemerintah menilai disiplin anggaran tidak bertentangan dengan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama," kata Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 membutuhkan pertumbuhan investasi hingga sekitar 7 persen. Investasi menjadi salah satu faktor yang akan diperkuat bersama kapasitas produksi dan ekspor.

Dalam refleksinya atas dua tahun pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, Suahasil kembali menempatkan APBN sebagai instrumen pertumbuhan, perlindungan, dan kredibilitas fiskal.

"Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel. Demikian refleksi dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar kita untuk Indonesia lebih baik," tutur Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.