Rini Widyantini Apresiasi Jember Pertahankan 12 Ribu PPPK

Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mempertahankan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu di tengah tekanan anggaran daerah. Kebijakan yang mencakup sekitar 12 ribu pegawai itu mendapat apresiasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini saat mengunjungi Jember pada Senin (26/10/2026).

Selain mempertahankan tenaga PPPK, Pemkab Jember mengintegrasikan 279 jenis layanan dari 17 instansi melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Menurut laporan Kompas.com pada 26 Oktober 2026, fasilitas tersebut melayani rata-rata 100 hingga 300 pengunjung setiap hari.

Dalam kunjungan tersebut, Rini didampingi anggota DPR RI Muhammad Khozin dan Bupati Jember Muhammad Fawait. Agenda kunjungan mencakup penyerahan surat keputusan PPPK serta peninjauan penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten tersebut.

Rini mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepastian status pegawai dan mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pengabdian kepada masyarakat.

"Saya mengapresiasi langkah cepat Pemkab Jember dalam memperjuangkan status para pegawai dan kami menitipkan pesan agar semangat melayani masyarakat terus dijaga," ujar Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam aspek pelayanan publik, Rini menekankan bahwa integrasi layanan harus memudahkan masyarakat mengakses kebutuhan administrasi dan layanan pemerintah. MPP Jember menyediakan layanan administrasi kependudukan, perizinan dan nonperizinan, serta layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut laporan Kompas.com, seorang warga bernama Zainal Rifin menyelesaikan pengurusan kartu keluarga untuk menambahkan anggota keluarga baru dalam waktu sekitar 15 menit. Warga lain, Haryanto, mengapresiasi arahan petugas ketika mengurus revisi KTP elektronik dan akta kelahiran bersama putrinya.

Rini juga menyoroti pentingnya pendampingan bagi warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Pemkab Jember menggabungkan pelayanan langsung, sistem daring, anjungan mandiri, serta layanan jemput bola untuk memperluas akses, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Perluasan layanan turut dilakukan melalui MPP Mini di Kecamatan Mayang, Jombang, dan Tanggul yang telah beroperasi sejak Mei 2026. Pemkab Jember merencanakan pengembangan layanan serupa ke kecamatan lain, termasuk Kalisat, untuk mendekatkan pelayanan kepada warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

Sementara itu, Fawait menjelaskan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal ketika menangani sekitar 12 ribu PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Ia menyebut tekanan terhadap anggaran daerah membuat sejumlah pemerintah daerah lain terpaksa merumahkan tenaga PPPK paruh waktu.

Pemkab Jember mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sekaligus keberlanjutan pekerjaan pegawai yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat dan mendengarkan aspirasi guru serta orang tua, pemerintah kabupaten memutuskan tidak merumahkan tenaga PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.