Reza Rahadian Desak Karhutla Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

Aktor Reza Rahadian meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional untuk memperluas keterlibatan organisasi dalam penanganan bencana, meningkatkan mitigasi, serta membuka peluang bantuan tambahan. Dalam keterangannya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Oktober 2026, ia menyoroti dampak karhutla yang meluas hingga negara tetangga, dilansir dari Medcom.

Reza menilai penanganan karhutla perlu mencakup dua aspek utama, yakni penelusuran pihak yang bertanggung jawab dan penguatan langkah pencegahan serta pengurangan dampak. Menurutnya, proses pencarian pihak yang diduga menjadi dalang kebakaran telah berjalan, tetapi upaya mitigasi juga harus mendapat perhatian lebih besar.

Dalam menyampaikan tanggapannya terhadap bencana tersebut, Reza mengungkapkan kesedihan dan kemarahannya atas situasi yang terjadi di Indonesia.

"Saya sangat sedih. Hanya itu yang bisa saya katakan. Saya sangat kecewa," ujar Reza Rahadian.

Ia kemudian menyoroti pentingnya mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas karhutla. Reza menyebut telah membaca sejumlah pemberitaan yang membahas proses pencarian pihak di balik peristiwa tersebut.

"Saya membaca beberapa kanal berita, dan proses untuk mencari siapa dalang di balik peristiwa tersebut memang sudah berjalan," ujar Reza Rahadian.

Meski proses penelusuran telah berlangsung, Reza menilai pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan upaya mitigasi agar risiko serta dampak kebakaran dapat dikurangi. Ia memahami berbagai upaya penanganan telah dilakukan, tetapi menilai peningkatan langkah tersebut tetap diperlukan.

"Kita tidak boleh hanya berfokus pada pencarian pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga harus berfokus pada mitigasi. Saya yakin dan memahami bahwa upaya memang sudah dilakukan, tetapi upaya itu perlu ditingkatkan," ujar Reza Rahadian.

Reza juga menilai penetapan status bencana nasional dapat memperluas partisipasi berbagai organisasi dalam penanganan karhutla. Menurutnya, status tersebut bukan bentuk penurunan nilai atau martabat pihak tertentu, melainkan peluang untuk melibatkan lebih banyak unsur dalam memberikan bantuan.

"Status bencana nasional sebenarnya tidak menurunkan nilai apa pun, tetapi membuka ruang bagi partisipasi lebih banyak organisasi dari luar," ujar Reza Rahadian.

Ia menjelaskan bahwa keterlibatan organisasi tambahan dapat mendukung penyediaan berbagai kebutuhan untuk menangani dampak kebakaran, termasuk bantuan logistik dan teknologi baru.

"Dengan begitu, mereka bisa bersama-sama memberikan bantuan, baik berupa logistik, teknologi terbarukan, maupun bantuan lainnya," ujar Reza Rahadian.

Reza turut menyoroti luasnya dampak karhutla yang tidak hanya dirasakan oleh wilayah terdampak di Indonesia, tetapi juga menjangkau negara tetangga. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat tanggung jawab penanganan menjadi semakin penting.

"Dampaknya sudah meluas ke berbagai tempat. Tentu saja, sebagai sebuah bangsa, kita harus bertanggung jawab," ujar Reza Rahadian.

Sementara itu, pemerintah melalui Menko Polkam Dudung Abdurachman sebelumnya menyatakan masih sanggup menangani karhutla. Pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan status bencana nasional belum ditetapkan.

Di tengah pembahasan mengenai status tersebut, Malaysia sempat menawarkan bantuan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Tawaran itu mencakup tiga helikopter dan 52 personel yang direncanakan diterjunkan ke lapangan.

Hingga laporan Medcom tersebut, belum ada pernyataan resmi mengenai keputusan pemerintah Indonesia untuk menerima atau menolak tawaran bantuan dari Malaysia.