Pemerintah Salurkan Bantuan Rp1,235 Triliun untuk Karhutla

Pemerintah pusat menyalurkan bantuan senilai Rp1,235 triliun untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono menyampaikan bahwa pencairan tahap kedua telah dilakukan pada Kamis di Jakarta, sesuai arahan Presiden. Sugiono menjelaskan, dana tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan, penyediaan masker dan oksigen portabel, serta fasilitas pemulihan, termasuk rumah oksigen.

Penanganan warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) juga menjadi prioritas penggunaan bantuan. Dalam keterangannya, Sugiono menyebut arahan Presiden menekankan perlunya penanganan karhutla secara terpadu, lebih luas, dan cepat. Pemerintah juga diminta menjalankan langkah mitigasi lain tanpa hanya mengandalkan hujan untuk mengatasi kebakaran.

"Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun rupiah yang ditekankan oleh Presiden untuk diprioritaskan pada perlindungan masyarakat yang terdampak, termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan," kata Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Bantuan tahap pertama telah disalurkan pada 7 September 2026. Menurut Sugiono, penanganan mencakup enam provinsi yang terdampak, yakni Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau, serta 35 pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut. Sugiono juga memaparkan kebutuhan operasional pemadaman sebagai prioritas berikutnya. Dukungan yang disiapkan meliputi alat pelindung diri bagi petugas, pompa dan tangki air, selang pemadam, alat suntik air untuk lahan gambut, serta pembangunan sumur bor.

"Tentu saja pemerintah terus bekerja keras mengatasi terjadinya karhutla ini, serta dampaknya terhadap masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mengalami situasi terburuk, terutama enam provinsi yang bantuan pemerintah di tahap pertama sudah disalurkan pada 7 September 2026 untuk Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau, serta kepada 35 pemerintah kabupaten/kota yang terdampak karhutla di provinsi-provinsi tersebut," papar Sugiono. Selain peralatan, pemerintah mengalokasikan dukungan untuk operasional dan mobilisasi personel pemadam serta logistik bagi petugas di lapangan. Sugiono menekankan pentingnya kerja sama berbagai unsur, termasuk masyarakat yang tinggal di kawasan terdampak, dalam upaya penanganan kebakaran.

"Prioritas berikutnya, bantuan pemerintah pusat tersebut juga untuk dukungan logistik bagi para personel yang terlibat di dalam upaya pemadaman karhutla ini karena kita ketahui bersama bahwa penanganan karhutla ini memerlukan kolaborasi dari berbagai unsur dan pihak, terutama masyarakat yang berada di lokasi terdampak," ujar Sugiono. Pemerintah mengerahkan sekitar 71 ribu personel untuk menangani karhutla melalui operasi darat dan udara. Menurut Sugiono, upaya udara mencakup pengeboman air atau water bombing dan penaburan es kering atau dry ice, yang dalam satu minggu terakhir menunjukkan hasil efektif.

"Saat ini, ada sekitar 71 ribu personel yang dikerahkan untuk bisa mengatasi situasi karhutla dengan berbagai upaya dan operasi. Selain operasi pemadaman lewat pasukan darat, juga dilakukan upaya-upaya yang melibatkan operasi udara, di antaranya water bombing, penaburan dry ice yang dalam satu minggu terakhir juga menunjukkan hasil yang efektif," tutur Sugiono.