Pemerintah Tunda Status Bencana Nasional Karhutla

Pemerintah Indonesia belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional karena menilai kapasitas penanganan yang tersedia masih mencukupi. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan sikap tersebut di Jakarta, Senin (19/10/2026), meski sejumlah negara tetangga menawarkan bantuan untuk mengatasi kebakaran, dilansir dari Nasional.

Dudung menyatakan pemerintah masih mampu menangani karhutla dengan sumber daya yang dimiliki. Menurut dia, penetapan status bencana nasional dapat membuka peluang masuknya dukungan dari negara lain, termasuk bantuan personel dan peralatan.

Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Kemenko Polkam RI, Dudung menjelaskan bahwa pemerintah belum menganggap perubahan status tersebut diperlukan.

“Ya, sementara kita masih sanggup, ya, negara kita masih sanggup,” ujar Dudung Abdurachman, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Ia juga mengungkapkan bahwa Malaysia telah menawarkan bantuan untuk mendukung pemadaman karhutla di Indonesia. Tawaran tersebut mencakup tiga helikopter dan 52 personel, yang berpotensi menambah dukungan operasional dalam penanganan kebakaran.

Dudung menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional berkaitan dengan kemungkinan penerimaan bantuan internasional.

“Artinya kalau ditetapkan bencana nasional maka akan ada bantuan-bantuan dari asing. Nah, kemarin juga ada dari Malaysia akan memberikan bantuan tiga helikopter kemudian 52 personel,” jelas Dudung Abdurachman, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Meski terdapat tawaran bantuan dari Malaysia, Dudung menilai penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada tambahan peralatan dan jumlah personel. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kesiapan teknis di lapangan, termasuk kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Dudung, kendala operasional dapat memengaruhi pelaksanaan penanganan kebakaran meskipun bantuan peralatan dan tenaga tambahan tersedia.

“Bukan masalah bantuannya. Nanti teknis di lapangan ini juga banyak kendala-kendala ya, masalah distribusi BBM dan sebagainya itu tidak serta-merta hanya alat utama sistem persenjataan kemudian personel yang diberikan bantuan, tapi untuk sementara kita masih sangguplah ya,” kata Dudung Abdurachman, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Dalam kesempatan yang sama, Dudung turut menyinggung persoalan penanganan kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menyebut permasalahan di lembaga tersebut tidak terbatas pada karhutla, tetapi juga mencakup sejumlah faktor lain, serta menegaskan Presiden akan bertindak tegas apabila ditemukan penyimpangan.

Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan sebelumnya mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Desakan itu disampaikan pada Senin (12/10/2026), dengan alasan kebakaran yang berlangsung sekitar tiga bulan di sejumlah wilayah belum menunjukkan hasil penanganan yang signifikan.

Daniel menyoroti dampak kebakaran berkepanjangan terhadap kesehatan masyarakat di wilayah terdampak. Ia menilai kondisi tersebut memerlukan penanganan yang lebih menyeluruh dari pemerintah.

“Kondisi saat ini sudah di ambang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, tiga bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak,” ujar Daniel Johan, anggota Komisi IV DPR RI.

Daniel menilai penetapan status bencana nasional dapat memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengerahkan seluruh kekuatan dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang telah berlangsung selama sekitar tiga bulan di sejumlah wilayah.